KASN Mulai Proses Persoalan Nonjob Pejabat di Butur

499
Sekda Butur Muh. Hardhy Muslim

Buranga, Inilahsultra.com – Masalah nonjob sejumlah pejabat eselon II, III, dan IV di Kabupaten Buton Utara (Butur) kini memasuki babak baru. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mulai bergerak dan meminta pertemuan dengan pejabat terkait Pemkab Butur di Kota Bauabu, Rabu 22 September 2021.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua KASN Agus Pramusinto itu, ditujukan langsung kepada Bupati Butur.

- Advertisement -

Surat bernomor UND-646/KASN/9/2021 itu pada intinya KASN menindaklanjuti laporan mengenai dugaan pelanggaran sistem merit (Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan dan umur) terkait pembebasan dari jabatan sejumlah ASN dan meminta penjelasan terkait proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) melalui uji kompetensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara.

KASN meminta Bupati Butur menugaskan pejabat terkait tanpa di wakili dan membawa dokumen terkait. Surat tersebut tertanggal 16 September 2021.

Diketahui, dalam proses nonjob sejumlah pejabat eselon II, III, dan IV pada Jumat 3 September 2021 lalu, Bupati Butur Ridwan Zakariah lebih dulu melantik para pejabat eselon. Sementara, SK pejabat yang dinonjob, hingga kini masih ada yang belum diserahkan.

Buntut nonjob tersebut, beberapa anggota DPRD Butur sempat memberikan reaksi. Mereka menilai, proses nonjob pejabat eselon II, III, dan IV tidak memiliki landasan hukum.

Ironisnya, beberapa pejabat eselon yang dilantik dan dipertahankan diduga bermasalah.

Surat KASN yang ditujukan kepada Bupati Butur.

Terkait surat KASN tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Butur Muh. Hardhy Muslim yang dikonfirmasi Sabtu malam 18 September 2021 mengaku, sudah menerima surat tersebut.

“Sudah, sudah diterima,” kata Hardhy saat dikonfirmasi via telepon selularnya.

Mantan ASN di Pemerintah Kota Baubau ini menyatakan, pertemuan yang akan digelar di Kota Baubau pada 22 September 2021 itu, sebenarnya bukan hanya menyangkut Kabupaten Buton Utara. Melainkan juga sejumlah daerah lain di Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Sayakan dari Jogja berencana sudah membawa berkas untuk ke KASN hari Senin (20 September 2021) ini. Ternyata sudah ada undangan yang mendahului. Sayakan minta kenapa tidak di Jakarta saja pak. Asisten Komisioner KASN Pak Heru. Mereka bilang sudah terlanjur kita ke Baubau (Membuat Undangan pertemuan di Baubau) dalam rangka klarifikasi 7 kabupaten kota, bukan hanya Butur,” ungkapnya.

Menurut Camat Kulisusu Utara ini, KASN berencana ke Kota Baubau pada Minggu 19 September 2021. Sehingga, mulai Senin 20 September 2021, sudah akan mulai melakukan klarifikasi terhadap sejumlah daerah lain.

“Jadi perlu diluruskan di media. Jadi yang kabar-kabarnya bahwa Bupati itu yang dipanggil KASN itu tidak betul. Yang dipanggil itu pejabat terkait. Memang suratnya ditujukan kepada bupati. Jadi bupati yang menunjuk. Bisa saya (Sekda) yang hadir, bisa juga Kepala BPKSDM yang hadir, atau Kabag Hukum yang hadir. Intinya itu,” jelasnya.

“Jadi kabar di Butur itu seolah-olah bupati yang dipanggil, bukan. Artinya etika birokrasinya itu tidak bisa langsung memanggil, nanti bupati yang memerintahkan,” tambahnya.

Editor: Din

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...