Pemkab Butur Diminta Patuhi Arahan KASN

Ahmad Afif Darvin
Bacakan

Buranga, Inilahsultra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur) diminta mematuhi arahan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait masalah nonjob seratusan pejabat. Apalagi, Pemkab Butur yang diwakili Sekda Muh. Hardhy Muslim telah diperiksa KASN di Kota Baubau, Rabu 22 September 2021.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Butur Ahmad Afif Darvin kepada Inilahsultra.com via telepon selularnya, Rabu malam 22 September 2021.

-Advertisement-

Menurut Afif, demosi dan mutasi sejumlah pejabat yang dilakukan Pemkab Butur sangat jelas dinilai salah oleh KASN. Sehingga tidak perlu lagi ada pembelaan yang bisa membuat situasi semakin keruh.

“Jelas (Pernyataan KASN), tidak usah kita lakukan pembelaan. Masalah kinerja, apalah. Itu tidak masuk dalam Undang-undang. Masalah politik lah. Lebih bagus Pemkab Butur patuhilah apa yang menjadi arahan-arahan KASN. Sehingga daerah ini aman, tidak gaduh, dan pemerintahan berjalan dengan baik,” tegas Afif.

Bukan hanya itu, Afif juga meminta kepada Bupati Butur Ridwan Zakariah agar secepatnya menetralisir suasana pemerintahan yang saat ini tidak kondusif.

“Kita harus akui, pemerintahan yang berjalan saat ini sangat tidak kondusif. Makanya Bupati harus secepatnya mengambil langkah yang bisa menyejukkan semua pihak. Termasuk ASN yang saat ini dinonjob tidak dirugikan. Bupati tidak boleh berdiam diri dengan persoalan yang terjadi saat ini,” tandasnya.

Sebelumnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton Utara (Butur) terkait rotasi/mutasi dan nonjob sejumlah pejabat Butur yang terjadi belum lama ini.

Pemeriksaan Sekda didampingi beberapa pejabat Butur lainnya itu dilaksanakan di Kantor Wali Kota Baubau, Rabu 22 September 2021.

Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan  Pimpinan Tinggi Wilayah 2 Kukuh Heruyanto menuturkan, Pemkab Butur melakukan pelanggaran berat dalam melakukan rotasi/mutasi dan nonjob pejabat karena tidak mengantongi rekomendasi dari KASN.

“(Butur) pelanggaran berat. Tapi ini kan masih dugaan karena ada laporan, jika terbukti nanti maka direkomendasikan agar dikembalikan jabatannya,” tuturnya kepada sejumlah wartawan.

Kata dia, pemeriksaan ini bersifat klarifikasi beberapa hal-hal yang menyangkut mekanisme terkait rotasi/mutasi dan nonjob sejumlah pejabat.

Selain itu, lanjut Kukuh, jika ada nonjob pejabat maka harus dibuatkan SK individu bukan SK kolektif.

“Mereka (Pemkab Butur) lakukan rotasi/mutasi tanpa rekomendasi dari KASN. Oleh sebab itu kami luruskan lagi, karena jabatannya akan tidak sah,” ujarnya.

Editor: Din

Facebook Comments