Bupati Butur Ditantang Copot ASN yang Terlibat Politik Praktis

Rahman
Bacakan

Buranga, Inilahsultra.com – Anggota DPRD Buton Utara (Butur) Rahman menantang Bupati Ridwan Zakariah untuk konsisten terhadap penyampaiannya ke publik tentang konsekwensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat politik praktis. Sehingga bisa memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Butur.

“Saya meminta kepada Bupati Butur untuk berlaku adil. Kemudian saya juga menantang bupati kalau memang konsisten dengan apa yang dibicarakan, yah copot itu (ASN yang terlibat politik praktis). Karena sesuai pernyataan beliau kalau ada ASN yang terlibat politik praktis, akan ada konsekwensi,” kata Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu kepada Inilahsultra.com via telepon selularnya, Kamis 30 September 2021.

Menurut mantan Ketua KNPI Butur ini, pernyataan orang nomor satu di Butur tersebut saat ini terbukti. Ada beberapa ASN yang dilantik dan dipertahankan terlibat dalam politik praktis saat Pilkada 2020 lalu. Beberapa ASN itu telah diperiksa Bawaslu dan mendapat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena melakukan pelanggaran kode etik dengan mendukung Ridwan Zakariah saat Pilkada lalu.

“Sekarang kita mau lihat sikap Beliau (Bupati Butur). Berani tidak (Mencopot ASN yang terlibat politik praktis),” tuturnya.

Rahman sangat berharap, Bupati Butur Ridwan Zakariah sebagai senior dan seorang politisi agar memberi contoh yang baik kepada generasi-generasi muda kedepan. Pasalnya, sebagai seorang publik figur, ucapan dan tindakan Bupati Butur akan sangat berpengaruh.

“Saya juga meminta agar mari sama-sama kita bangun daerah ini bukan dilandaskan pada rasa dendam. Mari kita bangun daerah ini dengan aturan yang dijunjung tinggi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Bupati Butur Ridwan Zakariah mengaku belum mengetahui jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilantik beberapa waktu lalu terlibat dalam politik praktis dan sudah mendapat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Saya belum pernah lihat (Rekomendasi KASN atas keterlibatan sejumlah ASN dalam politik praktis),” ungkap bupati dua periode tersebut saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu 29 September 2021.

Pada intinya, lanjut mantan Ketua DPD PAN Butur ini, persoalan mutasi pejabat yang dilakukan beberapa waktu lalu telah dipertanggungjawabkan kepada Ombudsman maupun KASN.

“Justeru dari 7 kabupaten/kota yang sama kasusnya dengan Butur, justeru hanya saya yang hadirkan Sekda, karena saya menghargai Ombudsman dan KASN,” tambahnya.

Menurut Ridwan, dalam persoalan mutasi ASN dipastikan ada yang merasa puas dan tidak puas. Kondisi itu merupakan hal biasa.

“Saya kasi ruang mereka untuk kritisi (Proses mutasi). Silahkan melapor ke Ombudsman, silahkan ke KASN,” tuturnya.

Bagi Ridwan, tidak pernah mempermasalahkan ASN yang menyalurkan hak pilihnya. Namun, ASN harus mengetahui jika terlibat dalam politik praktis ada resiko yang harus ditanggung.

“Dan saya beritahu kepada mereka bahwa saya tidak menghukum saya hanya memberikan pelajaran. Dan saya sudah buktikan 5 tahun lalu, betul nonjob tapi 2, 3 bulan sudah berubah, sudah rasional berpikir, mari kita sama-sama,” ujar Ridwan Zakariah.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Inilahsultra.com, terdapat sejumlah ASN ‘bermasalah’ yang dilantik Bupati Butur beberapa waktu lalu. Mereka terlibat dalam politik praktis karena mendukung Ridwan Zakariah saat Pilkada 2020 lalu. Bahkan mereka yang terlibat sudah dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan rekomendasi KASN.

Mereka yang dilantik diantaranya ada yang menjabat Plt Kepala Dinas, hingga Sekretaris Kecamatan.

Editor: Din

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry