BacakanBuranga, Inilahsultra.com – Aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Buton Utara (Butur) kembali terjadi, Rabu 13 Oktober 2021. Aksi unjuk rasa dari Aspirasi Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Tenggara (APM-Sultra) ini merupakan lanjutan aksi yang sudah digelar sebelumnya.
Lagi-lagi, saat aksi unjuk rasa terjadi, Bupati Butur Ridwan Zakariah tidak berada di kantornya. Sama halnya saat aksi unjuk rasa yang digelar pada Senin 11 Oktober 2021. Pengunjuk rasa menolak diterima oleh siapapun selain Bupati Butur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Dalam tuntutannya, pengunjuk rasa meminta kepastian dari Bupati Butur Ridwan Zakariah agar menjalankan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengembalikan para pejabat eselon II, III, dan IV yang dinonjob.
Salah seorang pengunjuk rasa, Rudi mengungkapkan, mereka ingin bertemu dengan Bupati Butur untuk menanyakan langsung apakah rekomendasi KASN sudah diterima atau belum.
“Kami juga ingin mempertanyakan sikap beliau terkait rekomendasi KASN ini. Apakah akan dijalankan atau tidak,” tandasnya.
Hal senada dikatakan Riki. Mereka ingin berdiskusi dengan Bupati Butur Ridwan Zakariah terkait rekomendasi KASN tersebut.
“Kalau bupati bijak dan arif pasti akan menemui kami dan berdiskusi terkait rekomendasi KASN itu. Sudah dua hari kami melakukan aksi unjuk rasa, tapi eksekusi terkait rekomendasi KASN juga tidak ada,” tuturnya.
Menurut Riki, jika Bupati Butur memiliki keinginan yang baik membangun daerah, maka tidak akan mengambil kebijakan yang asal-asalan seperti melakukan nonjob terhadap pejabat eselon II, III, dan IV yang dianggap menyimpang sesuai rekomendasi KASN.
“Kalau bupati punya nawaitu yang baik bangun daerah ini pasti tidak akan membiarkan kebijakan yang asal-asalan. Sehingga daerah ini tidak gaduh,” jelasnya.
Saat melakukan aksi, pengunjuk rasa yang hendak masuk ke dalam kantor Bupati Butur terlibat saling dorong dengan anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
Kondisi itu membuat para pengunjuk rasa memutar haluan. Mereka mencoba memastikan bupati berada di daerah dengan dengan berencana melakukan aksi unjuk rasa di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Butur. Namun rencana itu urung.
Pengunjuk rasa akhirnya berhasil menerobos barisan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan menggeruduk masuk ke dalam kantor Bupati Butur.
Setelah beberapa saat terlibat saling dorong di dalam kantor Bupati Butur, pengunjuk rasa akhirnya dipaksa keluar.
Wakil Bupati Butur Ahali yang berada di kantor saat itu, memerintahkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengeluarkan pengunjuk rasa.
Editor: Din
