Rekomendasi KASN Belum Ditindaklanjuti, NIP Pejabat Butur yang Dilantik Berpotensi Diblokir BKN

871
Kukuh Heruyanto

Baubau, Inilahsultra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur) rupanya belum juga menindaklanjuti rekomendasi KASN tentang pengembalian jabatan pejabat yang dimutasi maupun nonjob.

Padahal rekomendasi dari KASN tersebut telah dikeluarkan sejak 4 Oktober 2021. Dimana isinya, merekomendasikan Bupati Butur untuk membatalkan SK Bupati Butur Nomor 246 Tanggal 2 September 2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemkab Butur.

- Advertisement -

Akibatnya, Pemkab Butur di demo yang berlangsung sejak beberapa hari lalu. Demonstran berasal dari Aspirasi Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Tenggara (APM-Sultra). Mereka menuntut agar Bupati Butur segera menindaklanjuti rekomendasi KASN.

Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 2 Kukuh Heruyanto menuturkan, pihaknya akan membuat penegasan lebih dulu yang ditujukan kepada Bupati Butur untuk segera menindaklanjuti rekomendasi KASN.

Kata dia, jika rekomendasi KASN tidak ditindaklanjuti pasca penegasan dari KASN, maka Pemkab Butur akan mendapatkan sanksi.

“Yang pasti (sanksinya), tidak akan kami keluarkan rekomendasi untuk isi jabatan yang kosong. Ini kekuatan kami untuk memaksa,” tegasnya kepada Inilahsultra.com, Kamis 14 Oktober 2021.

Jika Pemkab Butur masih tetap tidak mengindahkan rekomendasi KASN, maka NIP pejabat yang dirotasi dan promosi beberapa waktu lalu berpotensi di blokir oleh BKN.

“Kami akan kerjasama dengan BKN untuk blokir NIP pejabat yang dirotasi dan promosi. (Lebih jelasnya) silahkan tanya ke BKN,” tandasnya.

Sementara, Sekda Butur Muh. Hardy Muslim yang dikonfirmasi via telepon selularnya tidak aktif.

Reporter: Muhammad Yasir

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1
loading...