DPRD Butur Diharap Perkuat Rekomendasi KASN

268
Wakil Bupati Butur Ahali saat bertemu pengunjuķ rasa terkait ASN nonjob di Kantor Bupati Butur, Senin 11 Oktober 2021.

Buranga, Inilahsultra.com – DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur) diminta ikut menguatkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan menyampaikan secara langsung kepada Bupati Butur untuk ditindaklanjuti.

Permintaan itu disampaikan oleh Ketua Aspirasi Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Tenggara (APM-Sultra) Rudi kepada Inilahsultra.com, Sabtu 16 Oktober 2021.

- Advertisement -

Dalam rekomendasi KASN Nomor B-3420/KASN/10/2021 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara, KASN meminta kepada Bupati Butur mencabut dan menyatakan tidak berlaku SK Nomor 246 tertanggal 2 September 2021 tentang pelantikan dan pemberhentian dari jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara.

Kemudian, KASN juga meminta Bupati Buton Utara segera mengembalikan ASN yang dinonjob pada tanggal 2 September 2021 pada posisi semula.

“Karena sampai hari ini rekomendasi KASN belum dijalankan oleh Bupati Butur, maka kami mendorong DPRD Butur untuk ikut menguatkan rekomendasi tersebut dengan menyampaikan secara langsung kepada Bupati Butur,” pinta Rudi.

Saat berdialog dengan pimpinan DPRD Butur Jumat 15 Oktober 2021, lanjut Rudi, DPRD Butur secara kelembagaan telah menyatakan akan menyampaikan rekomendasi KASN tersebut secara langsung kepada Bupati Butur. Sehingga rekomendasi itu diharapkan bisa secepatnya dilaksanakan.

Rudi meyakini, rekomendasi KASN tersebut telah sampai kepada pimpinan DPRD. Sehingga tak ada alasan bagi DPRD Butur untuk mendiamkan persoalan tersebut.

Apalagi, kata dia, persoalan nonjob sejumlah pejabat Eselon II, III, dan IV bukan persoalan main-main karena KASN menganggap telah terjadi pelanggaran terhadap sistem merit.

“Saya masih sangat yakin bahwa Ketua dan Anggota DPRD Butur masih memiliki idealisme, integritas, dan kapasitas sebagai tempat menyalurkan aspirasi yang masih berpegang teguh pada sumpah janji jabatan mereka,” tandasnya.

Rudi mengaku sangat prihatin jika sampai KASN akan meminta kepada BKN memblokir NIP pejabat Butur yang dilantik pada 2 September 2021 lalu. Hal itu akan membawa kerugian yang sangat besar kepada para ASN.

“Kita berharap persoalan ini bisa diselesaikan secepatnya agar tidak membawa kerugian yang lebih besar lagi bagi ASN kita,” tandasnya.

Sebelumnya, Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 2 Kukuh Heruyanto menuturkan, pihaknya akan membuat penegasan lebih dulu yang ditujukan kepada Bupati Butur untuk segera menindaklanjuti rekomendasi KASN.

Kata dia, jika rekomendasi KASN tidak ditindaklanjuti pasca penegasan dari KASN, maka Pemkab Butur akan mendapatkan sanksi.

“Yang pasti (sanksinya), tidak akan kami keluarkan rekomendasi untuk isi jabatan yang kosong. Ini kekuatan kami untuk memaksa,” tegasnya kepada Inilahsultra.com, Kamis 14 Oktober 2021.

Jika Pemkab Butur masih tetap tidak mengindahkan rekomendasi KASN, maka NIP pejabat yang dirotasi dan promosi beberapa waktu lalu berpotensi di blokir oleh BKN.

“Kami akan kerjasama dengan BKN untuk blokir NIP pejabat yang dirotasi dan promosi. (Lebih jelasnya) silahkan tanya ke BKN,” tandasnya.

Editor: Din

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...