
Kendari, Inilahsultra.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama seluruh stakeholder terus bekerja keras memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sehingga penyebaran Covid-19 di Sultra bisa dikendalikan.
Sejak merebaknya Covid-19 di tanah air, khususnya di Sultra, telah banyak upaya yang dilakukan BPBD Sultra. Berbagai langkah penangangan penyebaran virus telah ditempuh diantaranya melakukan sosialisasi dan edukasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Covid-19 itu ada.
Kepala BPBD Sultra Muhammad Yusuf mengatakan, dari banyaknya kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19, masih banyak masyarakat tidak tahu dan tidak paham terkait beberapa aturan yang dikeluarkan pemerintah selama masa pandemi Covid-19.
“Apa yang kita lakukan selama ini adalah langkah-langkah dalam rangka memutus mata rantai Covid-19 dan kita juga tidak bisa berbuat banyak bila tidak ada kesadaran dari masyarakat,” Kata Muhammad Yusuf kepada awak media saat ditemui di kantornya belum lama ini.
Kata dia, selama ini masyarakat hanya diminta memakai masker untuk menghindari penyebaran Covid-19. Namun masyarakat belum paham fungsi masker tersebut.
Olehnya itu, BPBD Sultra gencar melakukan sosialisasi dan edukasi dengan melibatkan banyak komponen seperti tenaga medis, kepolisian, TNI, Dinas Kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan.
Selain itu, BPBD Sultra juga terus memberikan pemahaman manfaat vaksin Covid-19 kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat ikut mengambil bagian dalam upaya melindungi diri sendiri dan juga negara.
“Meski demikian, kami juga menyadari bahwa masih terdapat sekelompok kecil masyarakat yang menyangsikan manfaat vaksin Covid-19. Ada juga beberapa kelompok masyarakat belum tercapai sasaran vaksinasinya, contohnya kelompok Lansia,” ungkapnya.
Dari hasil sosialisasi dan edukasi BPBD Sultra di 17 kabupaten/kota, tingkat partisipasi vaksinasi untuk kelompok Lansia belum mencapai 10 persen dari target. Hal itu disebabkan kaum lanjut Lansia mempunyai Komorbid seperti alergi obat dan penyakit penyerta sehingga paling rentan terpapar Covid-19.
“Selain itu Lansia juga memiliki ketidakmampuan untuk menjangkau Posko-posko vaksin sehingga mereka malas ke tempat vaksin. Olehnya itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang namanya vaksin merdeka dengan kata lain jemput bola,” kata Yusuf.
Selama ini, tambah Yusuf, masyarakat tak hanya menghadapi bahaya virus, namun masih harus berhadapan dengan bahaya hoax selama pandemi. Banyak hoax terkait pandemi yang sudah beredar, seperti soal pengobatan dan penanganan pandemi hingga soal vaksinasi.
“Perlu diluruskan dengan fakta Covid-19 yang benar,” terangnya.
Hoax itu, tambah dia, akan menghambat berbagai upaya menekan Covid-19. Sehingga harus dijawab dengan berbagai fakta agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar.
Reporter: Asep Wijaya