Bupati Butur Bakal Dilapor ke Polres dan Kejati Sultra

Hazimudin, SH (Kanan) saat menggelar konfrensi pers di Warkop Lorpas, Sabtu 30 Oktober 2021.
Bacakan

Buranga, Inilahsultra.com – Bupati Buton Utara (Butur) Ridwan Zakariah bakal dilaporkan ke aparat penegak hukum terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses nonjob sejumlah pejabat eselon II, III, dan IV.

Pasalnya, sejak keluarnya rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 4 Oktober 2021 lalu, orang nomor satu di Butur itu belum juga mengembalikan para pejabat yang dinonjob.

Laporan itu rencananya akan dilayangkan mantan Ketua Paguyuban Mahasiswa Kulisusu Barat (Kulbar), Hazimudin SH.

Saat menggelar konfrensi pers di Warung Kopi (Warkop) Lorpas, Sabtu 30 Oktober 2021, Hazimudin berencana melaporkan Bupati Butur dalam waktu dekat.

“Terkait rekomendasi yang sampai hari ini belum dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara, itu merupakan salah satu bentuk perilaku penyalahgunaan kewenangan,” kata Hazimudin.

Menurut dia, rekomendasi KASN itu bersifat wajib untuk ditindaklanjuti. Sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Ketidakpatuhan Pemda dalam menindaklanjuti rekomendasi KASN tersebut, lanjut dia, jelas bertentangan dengan Undang-Undang nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada pasal 10 yang menyebutkan tentang penyalahgunaan kewenangan.

“Dilarang, baik untuk kepentingan lain, maupun menggunakan kewenangan sewenang-wenang. Itu jelas,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Hazimudin, tindakan Bupati Butur yang hingga kini belum mengembalikan pejabat yang dinonjob sesuai rekomendasi KASN, sangat berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Salah satu bentuknya adalah pejabat yang telah dilantik pada 3 September 2021 lalu, terkesan ilegal.

“Mereka ini (pejabat yang dilantik) kan menerima gaji, tunjangan, dan lainnya. Sementara ini berstatus ilegal,” tuturnya.

“Melihat situasi pemerintah daerah yang seperti ini, saya sebagai warga negara yang punya kewajiban untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar berjalan baik dan bersih, terbebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), maka saya akan laporkan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian dan kejaksaan. Biarkan aparat penegak hukum yang membuktikan,” tambahnya.

Atas rencana itu, Hazimudin berharap agar masyarakat Buton Utara lainnya ikut bergerak bersama aparat penegak hukum untuk melihat potensi-potensi pelanggaran yang terjadi. Sehingga harapan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN bisa terlaksana dengan baik.

“Artinya di situ kita akan lihat potensi-potensi yang ada di dalam. Baik dari penyalahgunaan kewenangan maupun indikasi kerugian keuangan negara,” tandasnya.

Diketahui, dalam rekomendasi KASN nomor B-3420/KASN/10/2021 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara, KASN meminta kepada Bupati Butur mencabut dan menyatakan tidak berlaku SK Nomor 246 tertanggal 2 September 2021 tentang pelantikan dan pemberhentian dari jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara.

Selain itu, KASN juga meminta kepada Bupati Butur untuk mengembalikan para pejabat yang dinonjob ke posisi semula seperti sebelum tanggal 2 September 2021.

Hingga berita ini diturunkan, Bupati Butur Ridwan Zakariah belum berhasil dikonfirmasi.

Namun sebelumnya, Bupati Butur Ridwan Zakariah mengatakan, persoalan mutasi pejabat yang dilakukan beberapa waktu lalu telah dipertanggungjawabkan kepada Ombudsman maupun KASN.

“Justeru dari 7 kabupaten/kota yang sama kasusnya dengan Butur, justeru hanya saya yang hadirkan Sekda, karena saya menghargai Ombudsman dan KASN,” ungkap Ridwan Zakariah saat ditemui di ruang kerjanya, 29 September 2021 lalu.

Menurut Ridwan, dalam persoalan mutasi ASN dipastikan ada yang merasa puas dan tidak puas. Kondisi itu merupakan hal biasa.

“Saya kasi ruang mereka untuk kritisi (Proses mutasi). Silahkan melapor ke Ombudsman, silahkan ke KASN,” tuturnya.

Bagi Ridwan, tidak pernah mempermasalahkan ASN yang menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada. Namun, ASN harus mengetahui jika terlibat dalam politik praktis ada resiko yang harus ditanggung.

“Dan saya beritahu kepada mereka bahwa saya tidak menghukum saya hanya memberikan pelajaran. Dan saya sudah buktikan 5 tahun lalu, betul nonjob tapi 2, 3 bulan sudah berubah, sudah rasional berpikir, mari kita sama-sama,” ujar Ridwan Zakariah.

Editor: Din

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
-Advertisements-
loading...