Dewan Minta Kadis Bina Marga Sultra Sekaligus PPK Mundur dari Jabatannya

Ketua Komisi IV DPRD Sultra, La Ode Frebi Rifai.(Haerun)
Bacakan

Kendari, Inilahsultra.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Frebi Rifai menilai Kepala Dinas (Kadis) Sumber Daya Air dan Bina Marga Sultra yang sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Burhanuddin diminta mundur dari jabatannya, karena diduga tak paham regulasi tertang proyek.

Lanjut Frebi berdasarkan aduan atau aspirasi masyarakat yang masuk di
DPRD terkait pembatalan kontrak pemenang tender jalan Laiba-Wakumoro Kecamatan Parigi Kabupaten Muna harus ada persetujuan Bagian Layanan Pengadaan (BLP).

-Advertisement-

“Sampai hari ini belum ada keputusan, berarti tidak resmi pembatalannya
Keputusan itu tidak bisa sepihak. Masa sudah ada pemenang tender tiba-tiba mau diputuskan,” kata La Ode Frebi Rifai, Senin 15 November 2021.

Politikus PDIP ini menegaskan, harusnya Bina Marga Konsisten dengan anggaran yang telah ditetapkan. DPRD dan Pemerintah Provinsi kewajibannya penganggaran, ketika anggarannya sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) APBD perubahan maka itu sudah diikat dengan regulasi. Maka kewajiban itu untuk melaksanakan anggaran tersebut. Bukan untuk dibatalkan.

“Hal ini merupakan kemunduran bagi Bina Marga Sultra. Kalau Pak Kadis tidak mampu melaksanakan masih banyak yang ganti, ada staf,” tegasnya.

“Kalau tidak mampu dan tidak paham regulasi maka lebih bagus mundur dari jabatannya sebagai Kadis SDA dan Bina Marga serta mundur sebagai PPK, karena dia rangkap jabatan. Jadi harus mundur dari jabatan itu,” sambungnya.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Sultra ini, rencana pembatalan itu harus ada alasan dan bukti. Sehingga dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan dilaksanakan besok, Selasa 16 November 2021, agar semua anggota DPRD Sultra dari Dapil III, (Muna, Muna Barat dan Buton Utara) diundang.

“Kita buka semua. Apakah Bina Marga ini membatalkan kontrak itu, apakah sesuai regulasi yang ada. Saya sering menghadapi hal-hal seperti ini. Banyak pekerjaaan yang dilakukan dinas belum berkontrak tapi tiba-tiba sudah berkontrak,” tegasnya.

“DPRD dalam melaksanakan rapat harus terbuka agar diketahui oleh seluruh masyarakat Sultra. Tidak bisa tertutup, karena informasi sudah kemana-mana,” tutupnya.

Untuk diketahui, tender jalan poros Laiba-Wakumoro Kecamatan Parigi Kabupaten Muna Sultra dimenangkan oleh CV. Cipta Barakati. Namun ditengah perjalanan Dinas SDA dan Bina Marga membatalkan kontrak. Sehingga ada aduan masyarakat yang masuk di DPRD Sultra terkait pembatalan tersebut.

Reporter : Haerun

Facebook Comments