Dinilai Cacat Administrasi, DPD Pekat IB Se-Sultra Minta DPP Tinjau Kembali SK Plt

57
Ketua Pekat IB Kolaka, Haerudin (Kanan) dan Ketua Pekat IB Konsel, Riki Abdulah Saat Memberikan Keterangan.(Haerun).

Kendari, Inilahsultra.com – Surat kaleng yang dikirim dua mantan kader Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) Sulawesi Tenggara (Sultra) dinilai cacat administrasi. Pasalnya, dalam surat tersebut tidak ada nomor surat dan tanda tangan yang tidak distempel.

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pekat IB Kolaka, Haerudin. Ia menjelaskan bahwa surat yang dikirim kader yang telah mengundurkan diri itu tidak legal dan meminta kepada Ketua Umum Pekat IB pusat untuk meninjau kembali Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan, karena pada dasarnya surat kaleng tersebut tidak legal.

- Advertisement -

Kemudian DPP juga harusnya ketika melihat surat yang cacat administrasi dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) tidak perlu ditanggapi.

“Dalam surat kaleng itu tidak ada bukti hasil pleno. Bukti hasil notulen rapat sehingga harus dibatalkan SK Plt Ketua DPW Sultra,” tegasnya, Selasa 16 November 2021.

“Kami sepakat dari DPD Pekat IB Se-Sultra meminta dengan tegas DPP atau ketua umum Pekat IB meninjau kembali surat atau SK yang dikeluarkan sebagai Plt. Kemudian Ketua umum harus segera mencabut SK yang dikeluarkan,” sambungnya.

Menurutnya keluarnya SK Plt itu mencoreng nama baik Pekat IB Sultra, Karena pihaknya dianggap tidak bekerja. Padahal Pekat IB Sultra sudah siap menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda), hanya akibat pandemi covid. Namun, dalam waktu dekat akan menggelar Musda tersebut.

“Kemudian ada pernyataan oknum yang membuat surat tersebut bahwa Ketua Umum Pekat Sultra tidak mempunyai kegiatan dan itu tidak benar. Karena semua kegiatan DPW pasti ada dokumentasi dan bukti,” jelasnya.

Selain itu, ia menyampaikan, yang mengirim surat kaleng itu harus meminta maaf atau melakukan klarifikasi. Apakah melalui media atau bertemu langsung ketua DPW Pekat IB Sultra, Amril Sabara.

“Kami berikan waktu 1×24 jam. Ketika mereka tidak mempunyai etikad baik atau memberikan klarifikasi surat yang dikirim ke DPP, maka kami sebagai kader Pekat Sultra yang merasa dirugikan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Pekat IB Konsel, Riki Abdulah mengatakan, SK yang dikeluarkan itu sangat disayangkan, karena surat yang dikirim itu tidak sah. Untuk legalitas surat itu ada dua, yakni nomor surat dan tanda tangan yang di stempel.

“Bagaimana ada surat baru tidak di stempel. Sehingga sangat menyayangkan DPP menanggapi surat tersebut,” ungkapnya.

Untuk itu, ia juga meminta Ketua Umum Pekat IB Pusat untuk mencabut kembali SK Plt yang sudah beredar terssbut.

“Kami merasa kecewa. Ketua DPW cukup bijak dalam menanggapi persoalan ini, karena dia sampai saat masih tetap tenang. Olehnya itu yang bergejolak adalah kami yang dari DPD bukan DPW. Kami sudah berkomitmen sepenuhnya mendukung sepenuhnya Ketua DPW Sultra, Amril Sabara,” tutupnya.

Reporter : Haerun

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...