BacakanKendari, Inilahsultra.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, La Ode Ashar menilai Kapolres Kendari sebagai penanggung jawab Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kantibmas) lalai mengamankan pawai budaya yang diselenggarakan belum lama ini di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Jika Kapolres siap siaga kepada anggotanya untuk mengamankan aksi pawai tersebut. Saya meyakini tidak akan terjadi bentrok. Akibat kelalaian itulah sehingga bentrok dan menimbulkan korban jiwa,” kata La Ode Ashar saat ditemui di kantornya, Selasa 21 Desember 2021.
Terlepas dari itu, anggota Komisi III DPRD Kota Kendari menyatakan dirinya orang pertama menuntut dan meminta pertanggungjawaban kepolisian.
“Pihak kepolisian harus bertanggung jawab atas bentrokan itu, karena telah lalai menjalankan tugasnya,” tegasnya.
Politikus Golkar ini mendorong DPRD secara kelembagaan meminta tanggung jawab kepolisian. Agar ada sikap tegas yang harus diberikan kepada penanggung jawab wilayah dalam hal ini Kapolres Kendari jangan hanya tegas terhadap pelaku.
Sebagai warga dan anggota DPRD Kota Kendari, La Ode Ashar melihat ini harus menjadi catatan serius. Karena idealnya pemimpin-pemimpin atau penentu kebijakan apalagi ini berkaitan dengan Kantibmas harus peka dan mereka harus bertanggung jawab.
“Petugas keamanan di wilayah ini harus bertanggung jawab. Sehingga sikap tegas Kapolda Sultra terhadap Kapolres Kendari kita tunggu,” ujarnya.
Ia menilai aneh di lingkup Polda Sultra ada 3 Kapolres berganti, yakin Kapolres Muna, Baubau dan Kapolres Konsel. Di daerah tersebut tidak ada gejolak tetapi penanggung jawab Kantibmas dimutasi.
Sementara di Kota Kendari yang terjadi gejolak hingga menewaskan warga yang tak bersalah, penanggung jawab Kantibmas dalam hal ini Kapolres Kendari adem-adem atau tidak dimutasi.
Yang menjadi pertanyaan, lanjutnya, sebagai warga Kota Kendari ada apa ditubuh kepolisian. Dimana-mana ketika terjadi konflik atau tragedi yang sudah merenggut nyawa orang maka penanggung jawab keamanan di wilayah tersebut pasti berganti.
“Tapi Ini yang diganti di wilayah-wilayah yang tidak ada apa-apa atau daerah tidak ada konflik. Tetapi di wilayah konflik Kapolresnya tetap tenang. Harusnya Kapolda Sultra evaluasi Kapolres Kendari atau tidak langsung dicopot saja,” jelasnya.
Ia menambahkan, memang kemarin itu salah satu ormas menggelar pawai budaya dan itu harus diapresisi. Tapi di tengah perjalanan ada oknum-oknum yang keluar dari rencana pawai budaya sehingga terjadi bentrokan.
“Saya pastikan bahwa bentrok tersebut bukan pertikaian antar etnis. Mari kita harus sama-sama menjaga ini kedamaian dan tidak mengembangkan isu yang bisa memecah persatuan kita,” tutupnya.
Untuk diketahui, belum lama ini salah satu ormas menggelar pawai budaya. Namun tiba-tiba terjadi bentrok yang mengakibatkan 19 orang luka-luka yang masih dirawat di rumah sakit, satu orang meninggal dunia dan puluhan lapak pedagang kaki lima (PKL) dibakar.
Reporter : Haerun
