BacakanBuranga, Inilahsultra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) menyoroti penggunaan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Dana pinjaman senilai Rp 176,94 milliar guna mendukung APBD dalam rangka mewujudkan percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Butur itu, dinilai peruntukannya tidak menunjukan skala prioritas.
Sorotan ini datang dari Wakil Ketua DPRD Butur, Sujono. Menurut dia, alokasi yang diporsikan untuk pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kulisusu Utara (Kulut), sebanyak Rp 18 miliar tidak dialokasikan untuk pembangunan yang skala prioritas.
“Agak kecewa dengan PEN ini ternyata alokasi dana yang diporsikn di Kulisusu Utara sebanyak 18 miliar tidak dialokasikan pembangunan yang skala prioritas, yakni jalan Pantura dan Poros Ereke-jalan menuju pelabuhan Lelamo,” kata Sujono melalui press releasenya, Rabu 16 Februari 2022.
Dijelaskannya, dana PEN sebanyak Rp 18 miliar itu diperuntukan untuk akses jalan Desa Kurolabu dan Bira.
“Ini juga penting sebanarnya, tapi ada hal yang menjadi persoalan utama yaitu jalan Poros Ereke-menuju pelabuhan Lelamo. Kemudian jalur Pantura, kondisi jalan semakin parah, mesti dana itu dibagi 2 lokasi jangan terfokus pada satu titik,” tegasnya.
Selain dana PEN, Ketua DPD Partai Golkar Butur ini, ikut menilai pembangunan Tower Telkomsel. Di mana, dari 8 titik pembangunan tower tidak ada yang diletakan di Kecamatan Kulisusu Utara.” Sama halnya juga dgn Tower Telkomsel, dari 8 titik tak satu pun yang ada di wilayah Kulisusu Utara,” terangnya.
Atas kondisi itu, pihaknya akan terus mengambil langkah-langkah dalam memprjuangkan kepentingan masyarakat supaya ada pemerataan pembangunan. ” Kami mendesak Pemda Butur khusus Dinas Komimfo supaya penempatan BTS tetap memperhatikn tingkat kebutuhn masyarakat yang skala urgen bukan bedasarkan keinginan pribadi tpi asas berkeadilan sampai terpenuhi yang menjadi kebutuhan,” harapnya.
Editor : Ridho
