BacakanLaworo, Inilahsultra.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan pertemuan di Sekretariat PDIP Sultra di Kota Kendari pada Rabu 16 Maret 2022.
Pertemuan dalam rangka silahturahmi itu sekaligus membahas adanya gerakan untuk menunda pelaksanaan pemilu tahun 2024.
Dua partai besar itu bersepakat menolak penundaan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 dan menginginkan pemilu tetap berjalan sesuai jadwal.
Ketua DPD PD Sultra Muh. Endang menjelaskan dalam konperensi pers bersama, seusai pertemuan, dirinya datang beserta jajaran pejabat utama Partai Demokrat Sultra ke-kantor PDIP Sultra untuk bersilaturrahmi dan mendiskusikan isu politik lokal maupun nasional.
Pertemuan itu diterima langsung oleh Ketua PDIP Sultra Dr. H. Lukman Abunawas, beserta jajarannya. Salah satu issu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah adanya gerakan untuk menunda pelaksanaan pemilu tahun 2024.
“Alhamdulillah, jami bersepakat menolak penundaan pelaksanaan pemilu tahun 2024,” jelas Endang.
Endang menambahkan selain tidak berdasarnya alasan yang dikemukakan oleh para penggerak gerakan menunda pemilu 2024. Penundaan pemilu tahun 2024 juga melanggar konstitusi UUD 1945 pasal 22 E. Dan bisa menimbulkan chaos yang memungkinkan masuknya kembali militer dalam politik.
“Ini pada gilirannya bisa memundurkan demokrasi kita,” tegas Endang.
Sementara itu Wakil Ketua OKK DPD PDIP Sultra Hasan Basri yang mewakili Ketua PDIP Lukman Abunawas dalam konperensi pers tersebut menyampaikan apresiasinya kepada Partai Demokrat Sultra yang bersilaturrahmi ke kantor PDIP. Menurutnya ini menunjukkan untuk kepentingan bangsa negara dan daerah Partai Politik di Sultra bisa bekerjasama.
“Kami senang sekali atas kunjungan Demokrar Sultra ini, dan insha Allah Kami akan mengunjungi balik Demokrat Sultra,” tutur Hasan.
Ia juga menyampaikan sikap partainya, mulai dari jajaran DPP sampai Ranting yang tegas menolak penundaan Pemilu tahun 2024.
“Tidak benar kalau ada yang mengatakan kader atau simpatisan PDIP itu mendukung penundaan Pemilu” tegas Hasan.
Dalam pertemuan itu hadir juga para tokoh kedua Partai tersebut. Dari Demokrat selain Endang juga, turut hadir Sekretaris DPD PD Sultra S. Budhi Prasodjo, Bendahara yang juga Ketua Komisi I DPRD Sultra Rifqi Saifullah Rasak, dan Pengurus lainnya.
Sementara dari PDIP Selain Lukman Abunawas dan Hasan Basri juga hadir Gunaryo, Wakil Ketua DPD PDIP yang juga Aleg DPRD Sultra, Dr. Amir Faisal, Wakil Ketua, Made Suparna, Kasek DPD PDIP, Alwi Genda mantan Ketua PDIP Kota Kendari dan Pengurus lainnya.
Terpisah, Pengurus Partai Demokrat Kabupaten Muna Barat (Mubar) Agung Darma juga sepakat dengan penundaan pemilu tahun 2024 itu.
Ditolaknya penundaan pemilu itu bukan tanpa alasan, tetapi wakil ketua DPRD Mubar ini juga melihat, bahwa Penundaan pemilu tahun 2024 itu telah melanggar konstitusi UUD 1945 pasal 22 E. Sehingga pihaknya juga bersepakat dengan kedua pengurus DPD partai di Sultra itu.
“Alasannya logis. Jadi saya juga sepakat penundaan pemilu 2024 nanti,” ucapnya. (C)
Reporter : Muh. Nur Alim
Editor : Ridho
