Inspektorat Buteng Dorong OPD Percepat Penginputan Laporan di MCP KPK

114
Kepala Inspektorat Buteng La Ode Ali Bakri.
Bacakan

Labungkari, Inilahsultra.com – Inspektorat Kabupaten Buton Tengah (Buteng) mendorong OPD yang masuk dalam delapan area intervensi KPK di daerah itu untuk mempercepat penginputan pelaporan di aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK.

-Advertisements-

Delapan area intervensi KPK tersebut meliputi ULP, APIP, PTSP, BAPPEDA, BAPENDA, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan BKPSDM.

Hal itu dikarenakan hasil MCP tahun 2021 untuk pencegahan tindakan korupsi di lingkup Pemkab Buteng masih sangat rendah dengan indeks mencapai 31,64 persen atau peringkat terakhir dari 17 kabupaten/kota.

Sedangkan kepatuhan pelaporan LHKPN Buteng berada diurutan ke 11 dengan presentase capaian 60 persen termasuk SPI di atas 70 persen untuk kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kepala Inspektorat Buteng La Ode Ali Bakri merinci, adapun nilai rendah tersebut terdiri dari pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa 19,6 persen serta Menagemen ASN 18,69 persen.

“Sementara penilaian lainnya seperti perencanaan dan pengganggaran APBD total nilai 27,99 persen, perizinan 45,83 persen, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 32,13 persen, Pajak 33,91 persen, Aset 46,96 persen dan Dana Desa 41,43 persen,” rincinya.

Setelah rapat evaluasi bersama KPK beberapa waktu lalu, kata dia, rendahnya nilai MCP karena adanya beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Mulai dari pola kerja yang sistematis dengan mengedepankan kerjasama yang baik atas semua unsur penyelenggara terutama yang masuk dalam delapan area intervensi KPK.

“Penunjukan tenaga admin juga perlu untuk mempercepat penyampaian laporan untuk menghimpun dan mengkompilasi data untuk dimasukan ke Aplikasi MCP dengan tepat waktu agar menunjukan integritas dan etos kerja yang baik,” katanya.

Selaku APIP, Ali Bakri berkomitmen tahun ini akan lebih bekerja keras untuk meningkatkan nilai capaian baik MCP, LHKPN, maupun SPI agar tindakan pencegahan korupsi di Buteng bisa terwujud dengan baik.

Sebelumnya Sekda Buteng Kostantinus Bukide berharap kepada OPD yang masuk dalam intervensi KPK untuk bekerja maksimal agar dapat meningkatkan program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) yang dilaksanakan oleh KPK RI tersebut.

“Permudah pelayanan, berikan pelayanan yang baik karena wajah Buteng taruhannya disitu. Pelayanan yang baik adalah bagian dari tugas kita sebagai pelayan masyarakat. Tugas kita sekarang berikan kesan yang terbaik diakhir masa jabatan bupati ini,” katanya.

Reporter: Muhammad Yasir
Editor: Din

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
-Advertisements-
loading...