Labungkari, Inilahsultra.com- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Buton Tengah (Buteng) mulai menayangkan sejumlah paket proyek di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Plt Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Buteng, La Ode Syarif menuturkan, dari tujuh dinas yang mengelola DAK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Buteng yang terbanyak dengan 24 paket.
“Dikbud total anggarannya itu kurang lebih Rp14 miliar, baru 14 paket yang sudah kita tayangkan. Kalau dinas lain, sudah ditayangkan semuanya,” tutur Syarif di kantornya, Senin 20 Juni 2022.
Syarif mengakui jika hampir semua dinas yang mengelola DAK mengalami keterlambatan dalam menyiapkan kelengkapan dokumen untuk ditayangkan. Namun yang paling lambat adalah Dikbud Kabupaten Buteng.
“Itu karena perubahan regulasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dimana pajak sebelumnya hanya 10 persen, kini menjadi 11 persen. Jadi perlu waktu lagi bagi perencana melakukan perubahan dokumen,” ucapnya.
Selain karena PMK 11 persen, lanjut dia, faktor keterlambatan itu juga karena naiknya harga barang yang berdampak pada perubahan harga tender dan proses tender pun menjadi terlambat.
Syarif menjelaskan, dalam regulasi terbaru kali ini mengatur tugas pokok dan fungsi PPK serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terkait paket proyek. Dimana, Tupoksi PPK atau dinas terkait 80 persen sedangkan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa hanya 20 persen.
“Jadi bukan kami yang membuat paket-paket tersebut terlambat tayang. Karena dinas terkait yang merencanakan sehingga dokumen tersebut telat masuk ke kami, mereka PPK-nya. Masa kita mau tayangkan tanpa dokumen,” tandasnya.
Reporter: Muhammad Yasir
