Realisasi Belanja Berada di Garis Merah, Gubernur Sultra Ingatkan OPD Percepat Penyerapan Anggaran

123
Gubernur Sultra, Ali Amazi.
Bacakan

Kendari, Inilahsultra.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di salah satu Hotel Kendari, Senin 27 Juni 2022.

-Advertisements-

Gubernur Sultra, Ali Mazi mengatakan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara nasional menunjukan bahwa Sultra berada diurutan ke-23 dengan persentase 30,28 % untuk kategori realisasi pendapatan APBD provinsi se Indonesia.

Sedangkan untuk realisasi belanja berada diurutan ke-18 dengan presentasi sebesar 21,89 %. dengan capaian itu, maka posisi Sultra masih berada di garis merah.

“Oleh karena itu, saya tekankan kepada seluruh kepala OPD agar dapat lebih berperan aktif dalam mendorong percepatan penyerapan anggaran,” tegasnya.

Data rekapitulasi terakhir per 13 Mei 2022 menunjukan realisasi anggaran belanja daerah provinsi Sultra telah mencapai 17,39 %, dimana terdapat 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki realisasi paling tinggi, yaitu:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika, yakni 69,91%

2. Badan Penghubung yakni 35,6 %

3. Dinas Penanaman Modal dan PTSP yakni 34,50 %

Kemudian, 3 OPD Sultra dengan realisasi terendah, yaitu:

1. Dinas Perumahan Rakyat yakni 7,04 %

2. Dinas Kelautan dan Perikanan yakni 9.31%

3. Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia yakni 9,33 %

untuk itu, Ali Mazi menginstruksikan kepada setiap OPD lingkup pemerintah Sultra agar melaporkan realisasi serapan anggaran dan progres fisik secara berkala melalui sistem aplikasi elektronik e-pengendalian sesuai pergub nomor 45 tahun 2021 yang dikelola oleh biro administrasi pembangunan.

“Penggunaan aplikasi e-pengendalian, bertujuan untuk membantu dalam mendukung pengendalian pembangunan proyek strategis daerah, peningkatan dan perluasan koordinasi, peningkatan efesiensi dan efektifitas kerja, serta pemberdayaan sumber daya manusia,” terangnya.

Ali Mazi menambahkan, jika serapan anggaran dan progres fisik rendah, maka kinerja dari OPD tersebut dinilai belum optimal dan perlu mendapatkan perhatian serius kepala OPD yang bersangkutan untuk lebih bergiat memaksimalkan kinerjanya bersama semua jajarannya. (C)

Reporter: Iqra Yudha

Editor : Ridho

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
-Advertisements-
loading...