BacakanKendari, Inilahsultra.com – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari L. M Rajab Jinik, melakukan kunjungan kerja (Kunker) pelayanan kesehatan di Puskesmas Poasia Kendari, Senin 8 Agustus 2022.
Dalam kunjungan tersebut ada beberapa hal yang menjadi perhatian terhadap pelayanan Puskesmas Poasia. Ada beberapa hal pelayanan yang dilihat bertolak belakang dengan visi misi Kota Kendari.
“Terkait sarana prasarananya itu, di ruang tunggu umum ada plafonnya sudah mau jatuh. Nah ini bertolak belakang visi misi kota yang selama ini selalu menggaungkan pembangunan rumah sakit ke dalam PEN itu,” kata Rajab.
Padahal, sambung dia Puskesmas Poasia tersebut merupakan puskemas terbesar yang ada di kota Kendari, bahkan pendapatan asli daerah (PAD) di Puskesmas Poasia juga PAD terbesar di Kota Kendari.
“Namun kebutuhan yang ada di Puskesmas Poasia tidak dibalas dari perhatian Dinas Kesehatan termasuk kebutuhan obat-obatan,” tuturnya.
Selain itu, terkait dengan yang dipublikasikan oleh beberapa sosial media tentang persoalan dana masyarakat miskin bahwa Komisi III DPRD melakukan kunjungan di puskesmas poasia untuk dijadikan sebagai testimoni.
“Ada beberapa sosial media yg di publikasikan terkait dana masyarakat miskin, makanya kita mengambil di Poasia testimoninya bahwa kenapa pemerintah kota menghilangkan dana itu kemarin, sehingga kita coba cari testimoninya dan itu sangat dibutuhkan oleh puskesmas,” terangnya.
Hal tersebut, tambah Rajab menjadi perhatian serius bagi DPRD kota ketika membahas Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kedepannya.
“Kita harus pastikan betul bahwa dana itu harus masuk, karena itu menjadi beban rumah sakit dan juga resiko dari masyarakat miskin yang tidak mampu mendapatkan hak kesehatannya, sehingga tidak mau datang ke rumah sakit,” ungkapnya.
“Berarti kita secara otomatis sebagai penyelenggara pemerintah tidak melindungi hak kesehatan mereka, itu menjadi masalah,” tambahnya
Tak hanya itu, tenaga kerja di Puskesmas Poasia tersebut sangat kurang, bahkan pihaknya menilai bahwa keputusan pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer juga bertolakbelakang.
“Ketika kita cek di puskesmas ini ternyata masih kekurangan tenaga, ini kan pasti bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah pusat,” sesalnya.
Menurut politisi Partai Golkar ini, apa yang menjadi kekurangan akan menjadi kebijakan pemerintah kota dan kedepannya akan bicarakan secara legislatif dan eksekutif untuk memikirkan hal tersebut.
“Bahkan mereka ini memerlukan apoteker dan membutuhkan tenaga kesehatan lain, ketika di hapus honorer ini sedangkan PNS nya saja sisa 80 orang, sedangkan kalau 140 kurang,” ucapnya.
Untuk itu, tegas Rajab kebijakan pemerintah pusat sepenuhnya tidak bisa diikuti terkait penghapusan tenaga honorer, sebab nantinya akan disesuaikan kondisi kebutuhan masyarakat Kota Kendari dalam pelayanan kesehatan.
“Kita sebagai penyelenggara pemerintah khususnya misalnya puskesmas yang bersentuhan dengan masyarakat tingkat bawah,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Poasia, Andi Nurmawanti mengaku bahwa bangunan infrastruktur di Puskesmas Poasia masih ada yang perlu diperbaiki.
“Kalau masalah bangunan jelas menganggu pelayanan kesehatan karena kalau hujan pasti bocor, dan itu terjadi sejak musim hujan kemarin, sempat kita benahi tapi belum bisa semuanya,” ungkapnya.
Selain itu, ia menyebutkan bahwa beberapa bulan lalu stok obat dan sumber daya manusia di Puskesmas Poasia berkurang.
“Kalau untuk stok untuk saat ini ada yang sudah memenuhi, namun stok obat beberapa bulan yang lalu ada yang kurang, dan non ASN ada 80 orang lebih, kami butuh yang utamanya di UGD rawat inap dan persalinan sebenarnya kami butuh banyak tenaga disitu,” pungkasnya. (B)
Reporter: Iqra Yudha
Editor : Ridho
