Rakornas Pengendalian Inflasi, Ali Mazi Paparkan Penyebab Kenaikan Inflasi di Sultra

Pemberian token of appreciation atau album berisikan uang rupiah kertas baru emisi tahun 2022 dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sultra Doni Septadijaya kepada Gubernur Sultra Ali Mazi.
Bacakan

Kendari, Inilahsultra.com- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2022 dengan tema “Sinergi untuk stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional” dibuka secara resmi oleh presiden Republik Indonesi Joko Widodo melalui zoom meeting, Kamis 18 Agustus 2022.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra mengikutinya melalui sambungan zoom di Aula Merah Putih Rujab Gubernur. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara Doni Septadijaya Selaku Wakil Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Prov. Sultra, Pj. Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara Asrun Lio selaku Ketua Harian TPID Prov. Sultra dan segenap anggota TPID di wilayah Sultra.

-Advertisement-

“Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa situasi yang kita hadapi ini adalah situasi yang tidak mudah. Dunia menghadapi situasi yang sangat sulit. Semua negara menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit. Dimulai dari pandemi COVID-19 yang belum pulih dan beberapa negara saat ini masih berada pada angka yang tinggi, kemudian masuk muncul perang, muncul krisis pangan, muncul krisis energi, muncul krisis keuangan. Inilah yang saya bilang tadi, keadaan yang sangat sulit,” demikian arahan Presiden RI Joko Widodo.

“Oleh sebab itu, kita tidak boleh bekerja standar. Enggak bisa lagi. Karena keadaannya tidak normal. Kita tidak boleh bekerja rutinitas karena memang keadaannya tidak normal. Tidak bisa kita memakai standar-standar baku, standar standar pakem, enggak bisa. Para menteri, gubernur, bupati, wali kota juga sama, enggak bisa lagi kita bekerja rutinitas, enggak. Enggak bisa kita bekerja hanya melihat makronya saja, enggak bisa. Enggak akan jalan, percaya saya. Makro dilihat, mikro dilihat lebih lagi harus detail, juga dilihat lewat angka-angka dan data-data. Karena memang keadaannya tidak normal,” tegasnya.

Jokowi menginginkan bupati, wali kota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) di daerah dan Tim Pengendalian Inflasi di pusat.

“Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi. Bisa saja beras, bisa. Bisa saja tadi bawang merah, bisa. Bisa saja cabai. Dan dicek, Tim Pengendali Inflasi Pusat cek, daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah. Ini harus disambungkan. Karena negara ini negara besar sekali; 514 kabupaten/kota, 34, sekarang 37 provinsi dengan DOB (Daerah Otonomi Baru) yang baru,” ujarnya.

Selanjutnya, laporan perkembangan terkini dan prospek inflasi, yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. Pada laporannya ada 3 hal yang terkait dengan perkembangan prospek inflasi serta kebijakan pengendalian inflasi yang ditempuh, yakni
pertama, inflasi pada kurs bulan juli 2022 mencapai 4,94 % masih lebih rendah dari negara lain tapi melebihi dari batas sasaran terutama disebabkan oleh tingginya inflasi kelompok pangan bergejolak yang mencapai 11,47%, yang mestinya tidak lebih dari 5% atau maksimal 6%. Kenaikan harga inflasi global juga telah mendorong kenaikan inflasi kelompok yang telah diatur oleh pemerintah termaksud angkutan udara.

Kedua, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada tahun 2022 diperkirakan bukan lebih tinggi dari batas atas, prakiraan ini terutama masih disebabkan oleh tingginya harga energy pangan dan global, ganguan cuaca serta kesenjangan pasokan antar waktu dan antar daerah.

Ketiga, perlunya langkah-langkah konkrit bersama untuk mengendalikan tekanan inflasi pangan, mendorong produksi serta mendukung ketahanan pangan nasional, tidak hanya itu penting bagi pemulihan ekonomi juga memperkuat kesejahtraan rakyat, merupakan wujud komitmen bersama untuk dapat segera mengatasi tingginya inflasi pangan sehingga menjaga daya beli masyarakat.

Selanjutnya, laporan upaya Pengendalian Inflasi oleh Ketua TPIP, oleh Airlangga Hartarto Menko Perekonomian. Dalam laporannya, mengatakan bahwa pengendalian inflasi menghadapi tantangan. Dikatakan, inflasi kita 4,94% pada bulan juli 2022, inflasi diparu waktu 2022 faktornya selain komoditas global juga cuaca kemudian terkait juga dengan tekanan inflasi oleh beberapa daerah dan juga produksi. Harga pangan relative sudah stabil, secara spasial 30 provinsi realisasinya diatas nasional.

“Oleh karena itu sinergi dari TPIP terus diupayakan antara lain 4K yaitu jangkauan harga, ketersedian pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Untuk menjaga stabilitas daya beli dari segi keterjangkauan pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa bansos dari APBN maupun APBD, dari segi ketersedian cadangan beras relative aman dari BULOG, sementara kelembagaan fasilitas perum pertanian dan juga sistem resi gudang yang masih perlu dioptimalisasikan,” jelasnya.

Sementara itu, Provinsi Sultra sendiri menghadapi tantangan yakni kenaikan inflasi selama beberapa bulan ke belakang, utamanya didorong oleh kenaikan harga administrasi komoditas yakni harga jasa angkutan udara dan kenaikan harga komoditas pangan yang bergejolak, yakni cabai merah dan bawang merah. kenaikan harga tersebut menyebabkan inflasi pada bulan juli 2022 sebesar 2,08% atau secara tahunan sebesar 5,98%.

Sementara itu sebagai langkah Mitigasi Potensi Risiko Gejolak Harga Pangan di Sultra, Gubernur Ali Mazi mengajak semua yang tergabung sebagai anggota tim TPID untuk bersama menunjukkan langkah nyata dalam pengendalian inflasi, antara lain, pertama terus memperkuat sinergi tpid terutama dalam mewujudkan 4k (Ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) dan memperkuat koordinasi antar OPD melalui pertukaran data (Pasokan, kebutuhan, dan harga), sebagai dasar kebijakan pengendalian dan mitigasi kejutan pasokan.

Kedua, mendorong kerja sama antar daerah (KAD) pemenuhan pasokan komoditas hortikultura sebagai wujud kolaborasi dan sinergi antar pemerintah daerah di provinsi sultra dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. saat ini, sudah dilakukan beberapa KAD intra daerah, yakni kota kendari dan kota baubau (Komoditas ikan segar), serta kota kendari dan kab. muna (Komoditas sapi), yang terbukti mampu menstabilkan gejolak harga komoditas tersebut, sehingga kedepan diharapkan terjadi perluasan KAD lainnya di wilayah Sultra.

Foto bersama

Keempat, secara konsisten melaksanakan operasi pasar untuk memastikan keterjangkauan harga komoditas hortikultura ditengah risiko kenaikan harga yang lebih tinggi dalam rangka menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Kelima, mendorong terbentuknya pasar digital untuk mempermudah pemantauan harga dan pasokan secara berkala, serta mereduksi ketimpangan harga komoditas antar daerah, dan terakhir pemanfaatan pasar tani untuk mempermudah produsen menjual langsung hasil produksinya langsung kepada konsumen dan memotong rantai distribusi, sehingga dapat menjaga harga komoditas.

“Di sisi lain, kita juga perlu mengakselerasi ekonomi keuangan digital guna mendorong ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui digitalisasi sistem pembayaran. saat ini, digitalisasi pemerintahan Sultra semakin meningkat ditunjukan dengan beberapa program unggulan seperti perluasan digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi di kota kendari dan kota baubau termasuk launching 7 pasar S.I.A.P (Sehat, Inovatif Dan Aman Pakai) qris diantaranya 1 pasar tani kota kendari,” jelas Ali Mazi.

Kemudian, Ali Mazi menguraikan beberapa hal yang dapat ditempuh untuk peningkatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Sultra, antara lain, pertama meningkatkan kualitas pelaporan dengan menunjuk ASN yang berdedikasi dan kompeten untuk pengolahan data dan informasi sekaligus pelaporan di website kelola.p2dd.go.id.

Kedua, memperluas ETPD di seluruh kanal penerimaan pemerintah daerah, baik pajak maupun retribusi dan melaporkan progress elektronifikasi tersebut secara konsisten. Tiga mendorong perbaikan infrastruktur pendukung pelaksanaan transaksi digital.

Ketiga, quick wins (Program percepatan) digitalisasi pemerintah daerah, antara lain dengan migrasi rekening tabungan asn ke mobile banking dari bank rekening kas umum daerah (RKUD), membangun ekosistem digital dengan mendorong penggunaan transaksi non tunai seperti mobile banking dan Qris kepada pelaku usaha berbasis komunitas, sekolah, dan tempat ibadah, mendorong BPD selaku RKUD untuk mempercepat akselerasi mobile Banking Qris di seluruh wilayah Sultra, dan mendorong implementasi sistem informasi transaksi keuangan pemda yang terintegrasi sehingga mempermudah proses pelaporan.

Diakhir Rakornas tersebut, pemberian token of appreciation atau album berisikan uang rupiah kertas baru emisi tahun 2022 dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sultra Doni Septadijaya kepada Gubernur Sultra Ali Mazi. (Adv)

Facebook Comments