BacakanKendari, Inilahsultra.com- Menindaklanjuti pelaksanaan zoom meeting tanggal 19 Agustus 2022 perihal undangan Kemendagri, terkait hal yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) hadir secara virtual melalui zoom meeting.
Pejabat(Pj) Sekretaris (Sekda) Asrun Lio mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah, di Rumah Jabatan Gubernur, Selasa 23 Agustus 2022.
Hadir pada rakor ini antara lain Asisten II Suharno, Kepala Dinas Perikanan Prov.Sultra, Kepala Dinas ESDM Prov.Sultra, Kepala Dinas Perindag Prov.Sultra Sitti Saleha, dan Ka.Biro Ekonomi Husnia.
Hadir Secara virtual Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, sekaligus memimpin rapat. Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Mendagri, Tim Inflasi Daerah Provinsi Kab/Kota se-Indonesia, dan Inspektur Daerah Provinsi Kab/Kota se-Indonesia.
Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya menyampaikan bahwa, dampak akibat Covid-19 dan perang negara antara Rusia dan Ukraina, mengakibatkan terjadinya dinamika permasalahan inflasi terutama energi dan pangan. Sangat dinamis, bisa berubah dengan cepat. Hal ini akan berhubungan dengan semua akomoditas akan ikut naik.
Dampak inflasi tidak hanya akan ke pemerintah pusat tapi juga kepada seluruh pemerintah daerah termaksud kemampuan, reputasi, elektabilitas kepala-kepala daerah.
Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih baik dibandingkan negara berkembang dan negara maju lainnya. Hal ini Indonesia masih berada pada 4,94% Inflasi.
Dengan demikian, Pemerintah Pusat bekerja keras untuk membuat pengamanan ke daerah-daerah dengan memperkuat subsidi. Diantaranya Subsidi Minyak BBM, Listrik, Gas dan lain sebagainya.
Menurut Kemendagri Tito Karnavian, jika subsidi terus menerus yang selalu mencegah terjadinya Inflasi kenaikan harga komoditas lainnya, Pemerintah akan mengorbankan program-program sebelumnya, termaksud proyek-proyek strategis nasional yang akan berdampak besar untuk kebutuhan jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur jalan, bandara, pelabuhan, dan lain sebaginya.
“Oleh karena itu, kita harus mengantisipasi berbagai macam untuk menjaga agar inflasi tetap terjaga dibawah angka yang bisa terkendali,” jelasnya.
Maka dari itu Pemerintah Pusat maupun daerah saat ini harus tetap berkerjasama melakukan berbagai trobosan-trobosan dalam menahan lajunya inflasi. Salah satunya dengan cara melakukan penghematan sumber energi yang ada sehingga tercukupi kemudian mengalokasikan dana bantuan sosial tepat guna dan tepat sasaran serta membuat sistem pemantau pasar, kebutuhan dan harga pasokan barang.
Selanjutnya, pemerintah tengah bekerja keras menahan laju inflasi agar tetap terkendali. Diantaranya dengan mencari sumber energi yang murah, mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT), dan menjaga pasokan pangan yang terjangkau.
Selain itu, Tito Karnavian menyarakan agar Perlu ada upaya Pemerintah Pusat sedang berusaha keras. Salah satu penyebab inflasi adalah banyaknya uang yang beredar, itu akan membuat nilai nominalnya akan menjadi rendah, harapnya Indonesia tidak akan melakukan itu.
Di tengah negara lain sedang menaikan suku bunganya termaksud Amerika, terjadi kapital slow dari semua negara-negara lain.
“Jadi pemerintah pusat sedang bekerja keras untuk menahan laju inflasi ini diantaranya dengan tidak melakukan pencetakan uang secara besar-besaran menahan laju bunga tetap seperti sekarang ini,” ucapnya.
Di samping itu, juga berusaha mencari sumber-sumber energi lain yang baik energi fosil yang masih bisa diekspolitasi menjadi gas termaksud Bio energi dari kelapa sawit. Kemudian, merubah batu bara menjadi gas. Selanjutanya, memperbanyak yang bukan dari energi fosil baru terbarukan seperti hydropower, sungai, solar, matahari dan angin.
” Ini sedang dikerjakan dan diupayakan untuk tidak menaikan harga minyak BBM energi dengan adanya trobosan-trobosan itu,” jelasnya.
Mengenai masalah pangan yaitu ada dua pangan yang harus diimpor, ini otomatis peran dari Pemerintah Pusat untuk bisa mencukupi pangan, dengan tidak mengorbankan para petani lokal. Pangan yang bisa di patok dalam negeri.
“Apabila ini terjadi dampaknya akan terjadi kesemua komoditas untuk itulah kita perlu bersama-sama pemerintah pusat maupun daerah bersama-sama untuk menahan agar inflasi tetap dalam posisi terkendali di bawah 10 persen,” jelasnya. (Adv)
