BacakanKendari, Inilahsultra.com– Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi membuka secara resmi Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengusung tema “Sinkronisasi Program Pengendalian Inflasi Daerah” yang digelar di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Selasa 6 September 2022.
Rakor ini dihadiri unsur Forkopimda Sultra, Pejabat lingkup Pemprov Sultra, pimpinan lembaga vertikal baik sipil, maupun TNI/Polri, kepala perwakilan Bank Indonesia Sultra Doni Septadijaya, Pj. Sekda Sultra Asrun Lio, Para Bupati/Walikota Se-Sultra, dan segenap anggota TPID Sultra.
Gubernur Sultra Ali Mazi dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini Indonesia menjadi negara yang terlepas dari ancaman situasi krisis, karena ekonominya masih bertumbuh. Namun demikian dampak inflasi secara langsung atau tidak langsung melalui kenaikan berbagai harga komoditas internasional tetap mempengaruhi Indonesia.
Pada Agustus 2022 Inflasi tahunan Indonesia adalah sebesar 4,69 persen berada diatas inflasi nasional sebesar 3 persen atau kurang lebih 1 persen. “Allhamdulillah capaian inflasi Sulawesi Tenggara dibulan Agustus mencapai 5,56 persen turun dibandingkan capaian dibulan Juni tahun 2022 5,98 persen,” kata Ali Mazi.
Menurut Ali Mazi, capaian inflasi Sulawesi Tenggara harus tetap dijaga kestabilannya. Saat ini kenaikan harga BBM harus diwaspadai, karena memiliki dampak dari berbagai sektor. Untuk itu, dalam mencegah kenaikan inflasi, dia berharap adanya kekompakan dan kerjasama antar pemerintah Provinsi dan daerah se-Sultra.
Selanjutnya, berbagai rapat koordinasi pengendalian inflasi terus dilaksanakan baik ditingkat nasional maupun ditingkat regional. Beberapa hal utama yang menjadi perhatian berbagai pemangku kepentingan dalam pengendalian inflasi pangan atau komunitas bergejolak adalah perluasan kerja sama antar daerah, penurunan biaya transportasi, pengoptimalan penggunaan anggaran belanja yang terduga (BTT) dan berbagai langkah percapaian penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah.
Sebagai langkah untuk mengintimidasi potensi resiko pengendalian inflasi akibat gejolak harga pangan, TPID se-Sultra, sudah melakukan berbagai kegiatan seperti pelaksanaan berbagai rapat koordinasi, pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah, serta pelaksaan kerja sama antar daerah.
Selanjutnya, berbagai sinergi masih tetap dilakukan oleh Tim pengenadail Inflasi Daerah (TPID) antara lain yang pertama, terus memperkuat sinergi Tim pengendalian inflasi daerah (TPID) untuk mewujudkan 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi,dan komunikasi efektif), serta iklan satgas pangan daerah di Kabupaten/Kota dan melaporkan setiap hari kabar pangan, sehingga dapat mengendalikan inflasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Kedua, mendorong kerja sama antar daerah, memenuhi pasokan komunitas holtikultura sebagai wujud kalaborasi dan sinergi antar pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Salah satunya mengoptimalisasi peran perusahaan daerah. Ketiga, penguatan distribusi antara pulau dan pembenahan infrastruktur antar pulau.
Keempat, meningkatkan produksi komunitas yang secara aktif yang menjadi penyumbang inflasi Sulawesi Tenggara. Pengendalian inflasi daerah dan dalam rangka mendukung gerakan nasional pengendalian inflasi pangan. Khusnya untuk komunitas cabe merah dan bawang merah sebagai wujud mempunyai andil besar di Sultra, yang telah dilakukan di Kendari, Kolaka Timur, dan Konawe Utara.
Kelima, merumuskan kebijakan strategis sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dengan optimalisasi anggaran bantuan sosial yang dikelolah di daerah dan disipkan di pusat, kuatan ketahanan pangan desa dengan memanfaatkan anggaran desa serta menurunkan biaya transportasi dan berkontribusi dengan mengoptimalkan anggaran belanja yang tak terduga (BTT), dana realokasi umum sebagaimana arahan Presiden dan Kemendagri.
Dipenghujung sambutannya, Gubernur berharap kepada seluruh pengurus anggota TPID Sulawesi Tenggara senantiasa berkomitmen menyuarakan semangat ,sinergi dan kalaborasi dalam melaksanakan berbagai upaya pengendalian inflasi daerah, demi mewujudkan Sulawesi Tenggara yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi, pengendalian gejolak inflasi, sehingga terlepas dari ancaman krisis untuk mencapai kesejateraan masyarakat dan berkontribusi dalam pembangunan Sulawesi Tenggara menuju Indonesia yang lebih kuat.
“Rapat kita hari ini untuk melakukan sesuatu di daerah kita masing-masing khsusnnya para Bupati, Walikota untuk memerintahkan seluruh OPD untuk melakukan langkah-langkah penangan atau mencegah adanya inflasi di daerah masing-masing,” harap Gubernur.
“Manfaatkan pekarangan, manfaatkan potensi dan manfaatkan lahan hidup yang ada di daeraah masing-masing,” tambahnya.
Pj Sekda Asrun Lio menambahkan, tentang kenaikan harga realitif tinggi pada komunitas dengan bobot besar memberikan sumbangan signifikan terhadap inflasi daerah. Maka dari itu, pemerintah perlu melakukan pengendalian beberapa komunitas pangan yang begejolak seperti cabe rawit, telur ayam, bawang merah, serta beberapa jenis ikan, yang setiap tahunnya menjadi penunjang inflasi daerah, agar suplainya dapat dikendalikan.
Selanjutnya, Pj Sekda menekankan agar Bank Indonesia, Bulog, Dinas Perindag, Dinas Ketahanan Pangan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota secara berkala melakukan operasi pasar bagi komoditi pangan. Kemudian membentuk satgas pangan daerah di Kabupaten/Kota untuk melaporkan setiap hari perkembangan pangan.
Selain itu, meningkatkan kerja sama antar daerah agar setiap Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat menunjang perkembangan beberapa komoditi pangan bergejolak seperti cabe rawit, bawang merah, agar dioptimalkan dengan membuat MoU kerja sama antar daerah Kabupaten/Kota lainya yang dapat menunjang distribusi suplai bahan kebutuhan pokok dan optimalisasi anggaran masing-masing Kabupaten/Kota. (Adv)
