BacakanKendari, Inilahsultra.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diwakili Pj Sekda Provinsi Sultra Asrun Lio menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Pimpinan dan Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Jumat 16 Desember 2022.
Anggota Komisi IX DPR RI yang hadir antara lain, Darul Siska, Mardiyanti Aksa, Achmad Zamzami dan Bayu Teja Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, perwakilan Kemnaker RI Ismail, Muchtar Azis, kemudian RM Wiwing Dewan BPJS Kesehatan.
Dijajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, hadir Kepala BKKBN Sultra Drs Asmar dan dari BPJS Ketenagakerjaan Sultra Irsan Sigma Octavian serta para Kepala OPD Provinsi Sultra.
Pj Sekda Asrun Lio mengatakan, dalam rangka percepatan pembangunan di Sultra, Pemprov memiliki program prioritas dengan akronim AMAN (Ali Mazi dan Lukman Abunawas) yaitu; Sultra Berbudaya, Sultra Beriman, Sultra Cerdas, Sultra Sehat, Sultra Produktif, dan Sultra Peduli Kemiskinan.
Menurut dia, pendekatan yang digunakan dalam menjalankan seluruh program tersebut disebut konsep pembangunan Gerakan Akselerasi Pembangunan Daratan dan Lautan atau yang disingkat Garbarata.
Asrun mengungkapkan, dari sisi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 Sulawesi Tenggara tumbuh 4,10 persen, yang sebelumnya hanya mencapai 0,65 persen akibat dampak Pademi Covid-19 tahun 2020. Sebelum dampak Covid-19 melanda negara, termasuk Sultra, pertumbuhan ekonomi cukup kuat yang berada pada angka 6,50 persen.
Asrun Lio menuturkan, angka pengangguran terbuka berhasil ditekan pada angka 3,9 persen.
Sementara, ketimpangan pendapatan tahun 2021 masih berkisar pada angka 0,3 yakni tercatat 0,390, angka ini menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk daerah sudah tergolong sedang.
Sedangkan dari sisi produksi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan masih tetap memberikan kontribusi paling dominan terhadap PDRB Sultra yakni 23,80 persen.
Data ini memberikan pesan bahwa lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan harus terus mendapatkan perhatian, karena tumpuhan hidup bagi sebagian besar masyarakat Sultra berada pada komponen tersebut.
Komisi IX DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan, kependudukan, dan kesehatan berkunjung ke Sulawesi Tenggara dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai tata tertib pasal 12, pasal 59 ayat 3 huruf E. Masa reses terakhir diujung tahun 2022.
Komisi IX terbagi dalam 3 tim, yaitu tim tujuan Sultra, Nusa Tenggara Barat dan, Lampung.
Kunker ini dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi bahan masukan pada agenda Rapat Kerja Dengar Pendapat (RKPD), dengan berbagai mitra Komisi IX. (C)
Reporter: Iqra Yudha
