Kendari, Inilahsultra.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) lingkup Kota Kendari untuk pemilihan umum serentak 2024, di salah satu Hotel Kendari, Rabu 4 Januari 2022.
Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir mengatakan, peserta yang telah dilantik sebagai PPK agar menampilkan Pemilu yang melayani pemilih ataupun peserta dengan baik, profesional, menjaga kemandirian, dan memiliki integritas sebagai penyelenggara.
“Mereka harus menyadari bahwa masyarakat Kota Kendari itu adalah masyarakat yang memiliki pengetahuan, sehingga tuntutan akan pemenuhan hak mereka itu juga tinggi. Oleh karena itu jika tidak ditopang dengan kemampuan, pemahaman penyelenggaraan Pemilu, ini akan menyulitkan bekerja,” tuturnya.
Sehingga, lanjut dia, KPU menitipkan kepada para PPK yang telah dilantik agar dapat mempelajari tugas, wewenang, dan kewajibannya.
“Karena PPK Kota Kendari yang kita lantik itu harus betul-betul memiliki performa yang harus baik,” ujarnya.
Dia menuturkan, pelantikan PPK Pemilu serentak 2024, juga dilakukan secara bersamaan di 17 Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara.
“Di 17 Kabupaten/Kota itu juga menyelenggarakan pelantikan dan pengambilan sumpah PPK,” ungkapnya.
Dia berharap, semua para peserta yang dilantik dapat mengetahui fungsi dan tugas serta bekerja secara profesional dalam menjaga kemandirian dan menjaga integritas.
“Karena Pemilu itu tidak hanya prosedurnya yang harus terlaksana dengan baik, tapi semua hasilnya juga itu harus diyakini dan dipercayai. Sehingga melayani kepentingan rakyat sebagai penyelenggara Pemilu itu dapat dirasakan oleh publik,” imbuhnya.
Ketua KPU Kota Kendari Jumwal Saleh menambahkan, PPK yang dilantik harus memegang nilai dan tanggung jawab yang berat dalam melaksanakan Pemilu serentak di tahun 2024.
“Mereka harus selalu meningkatkan kapasitas pengetahuan mereka terkait dengan kepemiluan, demokrasi, dan hal lain yang bersentuhan langsung demi menyukseskan Pemilu,” ujarnya.
Mantan Jurnalis ini menekankan, PPK harus meningkatkan keterampilan yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan Pemilu.
“Ini sangat penting, karena namanya regulasi terus berkembang. Regulasi mengalami perubahan maka harus diikuti dengan kemampuan teknis dalam penyelenggaraan Pemilu 2024,” tuturnya.
Bukan hanya itu, Jumwal juga meminta agar PPK selalu berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan ditingkat Kecamatan, baik Bawaslu dalam hal ini adalah Panwascam maupun Camat.
“Yang terpenting adalah tidak terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan pelayanan pemilih, mereka harus mampu mengkoordinir PPS untuk melakukan pelayanan pemilih dengan baik karena tahapan pertama nanti yang mereka lakukan adalah berkaitan dengan pemilih,” terangnya. (B)
Reporter: Iqra Yudha
