BacakanKendari, Inilahsultra.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari Aula Merah Putih Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Senin 27 Maret 2023.
Diketahui, Rakor Pengendalian Inflasi ini digelar rutin setiap minggunya oleh Kementerian Dalam Negeri secara daring.
Dalam acara yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian itu, ikut dihadiri Staf Khusus Menteri Perdagangan Syailendra, Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Dr. Sarwo Edhy, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Dr. Pudji Ismartini, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Andi Idil Fitri, Satgas Pangan Polri, Staf Ahli Panglima TNI Bidang Ekonomi dan Keuangan Brigjen TNI Eko Nur Santo, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Forkopimda se-Indonesia dan semua stakeholder yang terkait pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, hadir juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sultra Adik Afrinaldi, Sekda Sultra Asrun Lio, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sultra Yuni Nurmalawati, Kadis Perindag Sultra Sitti Saleha, Kepala Biro Perekonomian Iwan Susanto, BPS Sultra Erra Septy.
Dalam paparannya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, saat ini pemerintah telah mengeluarkan surat edaran larangan kegiatan buka puasa bersama. Larangan itu disampaikan Menteri Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung melalui Surat Edaran Nomor: R-38/Seskab/DKK/03/2023 tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama yang ditujukan kepada Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan dan Lembaga.
Dalam surat edaran itu pada prinsipnya diminta untuk menerapkan pola hidup sederhana sehingga diminta untuk meniadakan kegiatan buka puasa bersama pejabat.
Menindaklanjuti surat edaran tersebut, Mendagri juga mengeluarkan Surat Edaran nomor: 100.4.4/1731/SJ tanggal 24 Maret 2023 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, Walikota se- Indonesia. Pada intinya pemerintah masih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penanganan Covid-19 mengingat saat ini masih dalam transisi pandemi menuju endemic sehingga perlu meniadakan kegiatan buka puasa bersama.
Dalam paparannya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Dr. Pudji Ismartini menjelaskan, perkembangan harga pada Minggu ke-4 bulan Maret 2023 masih sama dengan minggu sebelumnya.
Dia mengungkapkan, kenaikan harga secara nasional paling tinggi terjadi di Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan nilai IPH 18,25 persen. Sedangkan penurunan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh dengan nilai IPH -6,66 persen.
Dia menyebutkan, ada 10 Kabupaten/Kota mengalami fluktuasi harga tertinggi untuk jenis daging ayam ras. Yaitu, Kabupaten Kendal, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Berau, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Sedangkan untuk potensi kenaikan harga tertinggi komoditas di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Minggu ke-4 bulan Maret 2023 yaitu terjadi untuk jenis cabai rawit di Kabupaten Buton Utara. Kemudian jenis beras di Kabupaten Buton Utara, Muna, Wakatobi, Kolaka Utara, dan Buton Tengah.
“Daerah yang diwaspadai sangat tinggi (kenaikan harga) ada di Kabupaten Buton Utara, sehingga perlu datang langsung bupati dan staf untuk mengecek di pasar-pasar karena ini sangat memberatkan masyarakat,” kata Mendagri Tito Karnavian.
Sekda Sultra Asrun Lio mengungkapkan, dari pemaparan Mendagri perlu menjadi keprihatinan kita pada beberapa daerah di Sulawesi Tenggara yang mengalami kenaikan harga pada beberapa komoditi seperti beras, bawang merah, bawang putih, cabe merah. Terkhusus untuk beras ada lima wilayah dengan kenaikan cukup tinggi, terutama di Kabupaten Buton Utara.
Makanya, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus mengunjungi dan mengelar pasar murah dengan melibatkan Bulog.
“Saya juga sudah WhatsApp Sekda Butur untuk segera dilakukan intervensi dengan daerah untuk menggunakan dana BTT. Karena sudah kewajiban setiap daerah untuk menggunakan dana BTT pada momen yang tepat, yakni sudah memasuki bulan suci Ramadan dan permintaan terhadap beberapa komodi cukup tinggi. Oleh karena itu, segera melakukan intervensi. Bukan hanya Butur ada beberapa daerah lain, tapi minggu ini kita fokus dulu sama Butur,” tutupnya. (Adv)
