Kendari, Inilahsultra.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di daerah dari Aula Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Selasa 4 April 2023.
Rakor ini digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secera rutin setiap minggunya melalui zoom metting.
Rakor ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dan dipimpin Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) Komjen Pol Drs Tomsi Tohir.
Dalam Rakor itu juga dihadiri Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Dr.I Gusti Ketut Astawa, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Antar Lembaga Syailendra, Staf Ahli Panglima TNI Bidang Ekonomi dan Keuangan Brigjen TNI Eko Nur Santo, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tri Agustin Satriani, para gubernur se-Indonesia, bupati, wali kota, para unsur Forkopimda seluruh Indonesia, Kepala Perwakilan Bank Indonesia se-Provinsi, dan semua Stekholder yang terkait pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, dari jajaran Pemprov Sultra turut hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia Adik Afrinaldi, Sekda Sultra Asrun Lio, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sultra Yuni Nurmalawati, Kadis Perindag Sultra Sitti Saleha, Kepala Biro Perekonomian Iwan Susanto. Selain itu hadir juga Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Ari Sismanto, Kepala Bulog Siti Mardati Saing serta beberapa pejabat terkait.
Irjen Kemendagri, Komjen Pol Tomsi Tohir mengatakan, beberapa hari lalu BPS telah mengumumkan inflasi telah berhasil ditekan turun, dari 5,47 persen menjadi 4,97 persen. Hal ini merupakan suatu prestasi hasil upaya bersama. Meski demikian perlu diwaspadai situasi jelang hari raya Idulfitri yang biasanya harga kebutuhan pokok mengalami gejolak.
“Upaya-upaya antisipasi akan kita lakukan bersama bahkan lebih kuat lagi, sehingga tujuan yang kita harapkan dapat menjaga inflasi,” singkatnya.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, berdasarkan rilis yang dilakukan BPS pada tanggal 3 April 2023, inflasi menjadi 4,97 persen.
“Komoditas penyumbang inflasi secara mtm terbesar di antaranya adalah angkutan udara, bensin, beras, cabai rawit, dan rokok kretek filter. Sementara, komoditas pendorong deflasi secara mtm terbesar untuk perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga adalah tarif air minum PAM,” ujar Pudji.
Dari 90 kota yang dipantau, lanjut dia, terdapat 65 kota yang mengalami inflasi. Bila dirinci, 48 kota di antaranya memiliki inflasi di atas inflasi nasional dan 17 kota lainnya di bawah inflasi nasional. Namun, pada saat yang sama sebanyak 25 kota mengalami deflasi.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Dr.I Gusti Ketut Astawa mengatakan, dukungan aksi dan kebijakan pemerintah daerah untuk pengendalian inflasi pangan menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) yang perlu dilakukan antara lain, pemantauan penyaluran bantuan pangan CBP beras, pemantauan pasokan dan harga pangan di lapangan, pelaksanaan gerakan pangan murah penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, dan dukungan Pemda kepada Perum Bulog dalam penyerapan gabah atau beras saat panen raya.
Sekda Sultra Asrun Lio mengatakan, pekan lalu Pemprov Sultra telah bekerja sama dengan Perum Bulog sehingga dapat mengatasi masalah kenaikan harga beras di Kabupaten Buton Utara (Butur).
“Kemarin provinsi juga sudah rapat bersama tiga OPD yang telah menyalurkan dana BTT-nya ke UMKM, kepada masyarakat melalui Dinas Sosial dan Dinas Perikanan untuk kelompok-kelompok nelayan serta kemarin juga sudah menambah anggaran BTT untuk Peridag dan Inspektorat dalam melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan,” ungkapnya.
Sebelumnya, BPS merilis bahwa secara nasional inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Buton Utara (Butur). Makanya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memerintahkan kepada Pemda Butur untuk melakukan pemantauan harga di pasaran dan menggelar pasar murah. (ADV)