Paguyuban KKS Dibubarkan

Paterai Tjulang
Bacakan

Kendari, Inilahsultra.com – Organisasi masyarakat atau paguyuban masyarakat Soppeng atau Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Kerukunan Keluarga Soppeng (KKS) Provinsi Sultra dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) KKS Kota Kendari, tidak boleh digunakan lagi.

Paguyuban ini, dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Kendari karena melakukan perbuatan melawan hukum atas gugatan seorang warganya sendiri.

-Advertisement-

Pasalnya, Paterai Tjulang (warga Soppeng) yang tinggal di Kota Kendari juga sebagai pencetus terbentuk paguyuban KKS di Kendari, melakukan gugatan di PN Kendari karena DPP-KKS kepengurusannya berakhir Juni 2019 (demisioner) tetapi masih membentuk dan mengeluarkan SK ke DPW-KKS Sultra dan DPD-KKS Kota Kendari. Tindakan itu sebagai perbuatan melawan hukum.

Dewan Pengurus Pusat (DPP) KKS periode 2014-2019 bermarkas di Kota Makassar di Ketuai Prof. Dr. Syarifuddin Wahid, Ph.D, Sp,PA dan Sekjen, Dr. Asdar Djamereng, SE,MM dimisioner sejak Juni 2019.

Tetapi faktanya, masih mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 23/SK/DPP/KKS/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 membentuk kepengurusan DPW-KKS Sultra, dan SK. NO: 016/SKDPP/KKS/I/2021 tanggal 02 Januari 2021 membentuk DPD-KKS Kota Kendari.

Bahkan melakukan pengukuhan dan melantik kepengurusan disejumlah wilayah di Provinsi Papua, Provinsi Kalimantan, Provinsi Sultra, dan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Dikeluarkannya Keputusan PN Kendari Nomor: 113/Pdt.G/2022/PN/Kdi tertanggal 18 April 2023 segala aktifitas mengatasnamakan paguyuban KKS tidak diperbolehkan dilakukan.

Begitu juga semua kepengurusan DPW KKS Sultra, di Ketuai AKBP [Pur] H. Ruslan, dan Ketua DPD KKS Kota Kendari di Ketuai, dr. H. Sukirman sudah dibubarkan berdasarkan putusan PN Kendari.

Menurut penggugat, Paterai Tjulang, sebenarnya beberapakali sidang digelar untuk mediasi tetapi para tergugat tidak pernah hadir.

“Hakim PN Kendari sudah melakukan panggilan baik melalui surat ke RT/RW, dan kelurahan hingga disiarkan di media, satupun tidak pernah hadir dalam persidangan,” ujarnya.

“Saya melakukan gugatan, tidak ada unsur seperti mau jadi Ketua DPW-KKS Provinsi Sultra. Semata-mata kedepan agar mengelola organisasi paruyuban ini dikelola dengan benar, dan professional,” ujarnya lagi.

“Masa kepengurusan DPP-KKS sudah berakhir Juni 2019 (demisionir) tetapi masih mengeluarkan SK, dan mengukuhkan Kepengurusan di sejumlah daerah diantaranya di Sultra, dan Kota Kendari, tahun 2021,” tambahnya.

Menurut Paterai Tjulang, Tindakan itu tidak benar dan perbuatan melawan hukum.

“Semoga kedepan gugatan ini membuka mata, dan cekrawala berpikir agar kedepan tidak terjadi seperti ini,” ujar Andi Tjulang sapaan akrab wartawan senior ini.

Putusan PN Kendari ditetapkan 18 April 2023 lalu. Para tergugat diberi kesempatan banding namun tidak dilakukan sehingga PN Kendari memutuskan inkrach (Berkekuatan Hukum tetap), sejak 2 Mei 2023 lalu.

Ketua DPW KKS Sultra AKBP (Purn) Ruslan ketika dikonfirmasi mengatakan, tidak ingin berpolemik mengenai masalah tersebut. Apalagi berpolitik dalam hal masalah yang dihadapi Kerukunan Keluarga Soppeng (KKS).

Ruslan malah meminta agar menanyakan kembali kepada Andi Tjullang sebagai pembina KKS.

“Janganmi saya tanggapi. Tanya saja kepada Pak Andi Tjullang. Karena beliau juga adalah pembina di KKS. Jangan sampai saya salah bicara,” kata mantan Kepala Samsat Kendari ini. (Hans)

Facebook Comments