BacakanPasarwajo, Inilahsultra.com – Badan Pangan Nasional (BPN) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara virtual serentak di 342 kabupaten/kota di Indonesia, Senin 26 Juni 2023.
Untuk Pemprov Sultra, Gerakan Pangan Murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan jelang Iduladha tersebut dipusatkan di Lapangan Pasarwajo Kabupaten Buton.
Dalam launching Gerakan Pangan Murah ini, turut hadir Staf Ahli Gubernur, Staf Khusus Ahli Bidang Ekonomi, Kadis Ketapang Sultra, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Biro Ortala, TPID, Satgas Pangan Provinsi Sultra. Dari jajaran Pemkab Buton Pj Bupati Buton, Sekda, Asisten, Forkopimda dan pejabat lingkup Pemkab Buton.
Dalam sambutannya, Gubernur Sultra Ali Mazi yang diwakili Asisten II Setda Sultra Yuni Nurmalawati menuturkan, pangan ini berdampak luas dan apabila terjadi ketidakstabilan ketersediaan pangan maka akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat.
“Olehnya itu, berbagai upaya dan langkah penting dilakukan oleh pemerintah guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok. Salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan gelar pangan murah serentak secara nasional yang launchingnya baru saja kita ikuti beberapa saat yang lalu. Gelar pangan murah ini diharapkan merupakan suatu kegiatan yang bernilai penting dan strategis,” tutur Yuni saat membacakan sambutan Gubernur Sultra.
Kata dia, berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Satgas Pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sultra yang bekerja sama dengan BPS dari gabungan dua kota yang menjadi titik pantauan inflasi menunjukkan bahwa angka inflasi Sultra saat ini berada dan tercatat pada posisi 4,80 persen inflasi tahunan.
Kemudian inflasi bulanan adalah 1,03 persen dan inflasi tahunan terhadap kalender yaitu 0,2 persen. Jika dibandingkan dengan inflasi nasional, angka ini lebih tinggi karena inflasi nasional berada pada titik 4,0 persen dan sultra masih ada sedikit 4,80 persen.
“Nah, tingginya inflasi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain dampak dari kenaikan harga BBM yang juga diikuti dengan kenaikan biaya angkutan dan biaya transportasi beberapa jenis komoditas pangan serta faktor lainnya,” ujarnya.
Menyikapi persoalan kenaikan harga pangan atas kondisi tersebut, sambung dia, maka diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengambil langkah-langkah strategis demi stabilisasi pangan dan menjaga ketersediaan stok pangan yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.
“Sementara itu dalam upaya mengurangi dampak inflasi bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah, Pemprov telah menyalurkan bantuan beras cadangan pemerintah kepada 225.516 KPM di wilayah Sultra. Kabupaten Buton sebanyak 14.134 KPM dengan jumlah bantuan sebesar 10 kilogram per kepala keluarga selama tiga bulan berturut-turut,” pungkasnya.
Sementara itu Pj Bupati Buton, Basiran mengatakan, harga di Kabupaten Buton tetap terkendali sehingga indeks perhitungan harga tetap.
“Bahkan pernah deflasi karena di sini yang paling menentukan adalah harga ikan. Dimana, kalau ikan banyak maka turun lagi, kalau ombak besar nelayan kita tidak turun melaut, maka naik lagi,” tandas Basiran.
Reporter: Muhammad Yasir
