Pj Gubernur Sultra Ingatkan Netralitas ASN Berlaku Hingga di Luar Jam Kerja

Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto saat deklarasi netralitas ASN se Sultra di Kota Kendari, Rabu 15 November 2023. (Foto: Istimewa)
Bacakan

Kendari, Inilahsultra.com – Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan kabupaten kota se Sulawesi Tenggara (Sultra) mendeklarasikan netralitas ASN yang di pusatkan di Kota Kendari, Rabu 15 November 2023.

Kegiatan tersebut dihadiri 238 peserta dari ASN, masing-masing Sekda beserta Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Sultra, Bupati/Wali Kota beserta jajaran yakni Sekda kabupaten/kota, Inspektur, Kesbangpol, dan Kepala BKPSDM.

-Advertisement-

Turut hadir, Ketua DPRD dan Forkopimda Tingkat I Provinsi Sultra, Pimpinan Instansi Vertikal, termasuk Direktur Wasdal I BKN RI yang hadir secara virtual.

Deklarasi netralitas ASN di Sultra tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan pakta integritas dan sosialisasi kebijakan netralitas ASN di lingkup Sultra.

Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto mengingatkan setiap ASN tidak boleh berpihak pada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. Aturan ini tidak hanya berlaku selama jam kerja saja tetapi juga di luar jam kerja.

“Sesaat lagi memasuki masa kampanye. Status ASN melekat pada diri kita dua puluh empat jam sehari. Karena itu, netralitas ASN tidak hanya terbatas pada jam kerja, namun sampai di luar jam kerja,” kata Andap pada kegiatan deklarasi netralitas ASN.

Andap menyebutkan, hasil evaluasi Bawaslu tahun 2020 tercatat 76 pelanggaran netralitas ASN di Sultra. Sehingga Sultra menjadi provinsi dengan pelanggaran netralitas ASN tertinggi se-Indonesia.

Pemprov Sultra dalam upaya prevensi, secara progresif telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 200.2.1/6589 Tahun 2023 tentang Netralitas ASN di Sultra. SE ini memuat bentuk-bentuk pelanggaran yang harus dihindari oleh ASN, termasuk pelanggaran di dunia maya.

Pelanggaran netralitas meliputi pemasangan spanduk/baliho/alat peraga, mengikuti sosialisasi deklarasi partai politik, menjadi anggota tim pemenangan, hingga mengumpulkan KTP bagi Paslon tertentu.

Selain itu, pelanggaran dapat terjadi pada media sosial, meliputi membuat postingan, komentar, menyebarkan, menyukai, mengikuti akun, atau bergabung dalam grup pemenangan bakal calon Presiden/Wakil Presiden, anggota legislatif, hingga kepala daerah.

“ASN jangan mengunggah foto bersama kandidat, meskipun itu keluarga kita sendiri. Perhatikan juga posisi jari kita yang seringkali menunjukkan angka tertentu ketika berfoto, mari bijak bermedia sosial,” ujarnya.

Orang nomor satu di Bumi Anoa tersebut mengatakan, Pemprov Sultra berkomitmen mengawal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 agar berjalan lancar, penuh integritas, dan tanpa cela.

Andap meminta para Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota untuk menjalankan sistem pengawasan netralitas ASN yang efektif sehingga mencegah terjadinya pelanggaran.

“Kita telah menandatangani pakta integritas. Para bupati, wali kota, kepala peragkat daerah dan pimpinan tinggi diharapkan agar mengawasi jajarannya dengan efektif. ASN yang tidak berintegritas akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku,” tegas Andap yang didampingi Ketua Bawaslu Sultra, Iwan Rompo Banne.

Reporter: Muhammad Yasir

Facebook Comments