Labungkari, Inilahsultra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Tengah (Buteng) menekankan pentingnya Forum Satu Data sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola data yang lebih baik, terpadu, dan berkualitas.
Melalui Dinas Komunikasi, Statistik, dan Persandian Daerah, melakukan sosialisasi forum satu data. Dimana, program Satu Data Indonesia, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, bertujuan untuk menciptakan keterpaduan dan keakuratan data yang dapat diakses, dipertukarkan, serta dimanfaatkan oleh berbagai pihak.
Kegiatan itu dibuka oleh Asisten III Sekretariat Daerah Buton Tengah Syamsuddin Pamone yang mewakili Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah, Kostantinus Bukide, di Aula Kantor Bupati Labungkari, Selasa 17 September 2024.
“Data yang berkualitas menjadi landasan penting bagi pengambilan kebijakan yang tepat dan berbasis bukti. Ini sangat relevan untuk Buteng, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien,” ungkap Syamsuddin Pamone pada sambutannya.
Kemudian, implementasi Satu Data Indonesia menuntut sinergi dan kolaborasi antara berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat. Dalam forum ini, semua pemangku kepentingan diharapkan dapat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, mulai dari produsen data, wali data, hingga pembina data.
Kemudian, dengan adanya Forum Satu Data di tingkat kabupaten, diharapkan data yang dihasilkan akan dikelola sesuai standar, berdasarkan prinsip-prinsip satu data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini juga akan mendukung transparansi, akuntabilitas, dan perencanaan pembangunan yang lebih baik di Buteng,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Komunikasi, Statistik, dan Persandian Daerah Buteng, Darmawan Hibali menegaskan, pentingnya kebijakan ini untuk mewujudkan tata kelola data yang akurat dan mudah diakses oleh berbagai instansi pusat dan daerah.
Ia menyoroti peran vital Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyediakan infrastruktur serta memastikan integrasi dan keterbukaan data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Selanjutnya, dengan adanya Forum Satu Data ini, akan menjadi wadah untuk memastikan koordinasi dan konsistensi data, yang akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan di berbagai bidang.
“Dengan data yang valid, kita berharap pembangunan di Buteng dapat dipercepat dan lebih tepat sasaran,” kata Darmawan.
Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh peserta sosialisasi untuk berperan aktif dalam memastikan data yang dihasilkan berkualitas, valid, dan dapat diakses publik.
Dengan adanya sosialisasi ini juga, dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait implementasi Satu Data Indonesia dan memotivasi semua, untuk bekerja sama dalam mewujudkan tata kelola data yang lebih baik di Buteng.
“Melalui kegiatan ini, Buteng berkomitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia, demi tercapainya pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien,” tuturnya.
Selain itu, fungsi forum satu data ini, untuk bisa menyambungkan atau mengkoneksikan antara data. Contohnya seperti, terkait stunting, jadi tidak ada lagi perbedaan data dari Dinas keseharan, dinas sosial, sebab telah dibuatkan forum satu data.
“Jadi instansi-instansi yang memproduksi data, dengan membuat satu rumus dan itu menghitung sendiri, jadi seperti itu cara kerja aplikasi Tabungan. Jadi aplikasi ini untuk semua OPD, tapi tetap sebagai wali datanya Dinas Kominfo,” jelasnya.
Kedepan, pihaknya akan terus mengembangkan forum satu data tersebut. Dimana, akan terkoneksi juga ke pemperintah desa, karena hari ini pembagunan di desa, akan kelihatan seperti pembangunan jalan, dan atas izin dari beberapa stuktur bisa di akses oleh masyrakat.
“Kita memprioritaskan dinas-dinas yang memproduksi data, seperti PU, Bappeda, Capil hingga Perindag. Sehingga kerja aplikasi secara menyeluruh bisa serentak di lakukan,” ungkapnya.
Aplikasi Tabungan yang dikeluarkan Dinas Kominfo Buteng itu, memiliki keunggulan penyeragaman menu, tetapi dari beberapa OPD tidak akan sama, hanya dari kebutahan dasar hukum perencanaan. Melalui wali data ini, menu itu diwajibkan semua, contoh terkait RPJMD untuk kebutuhan Bapeda, sebab keterlambatan itu dari data yang di kumpulkan dari masing-masing OPD ini agak terlabat.
“Harapanya dengan aplikasi ini bisa membantu rencana-rencana kedepan. Sehingga akan seragam. Jadi melalui aplikasi Tabungan itu, di desa tidak ada lagi perencanaan-perencanaan tumpang tindih, dan tidak ada kebutuhan mendasar,” harapnya.
Dengan adanya aplikasi itu juga, bisa lebih mengarahkan, kewajiban badan dinas itu. Sehingga, data itu menjadi rujukan perencanaan sesuatu, agar tidak bisa mengandai-ngandai terkait masalah pembangunan, kesejateraan masyarakat, hingga penganganan kemiskinan.
“Saat ini, penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim, jadi penyesuaian kita dengan data pusat, minimal daerah saat ini memiliki bank data,” tutupnya. (ADV)
