BacakanLabungkari, Inilahsultra.com – Proses validasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dapat menjadi langkah awal untuk merealisasikan tata kelola ruang laut yang lebih baik di Kabupaten Buton Tengah (Buteng).
Dengan validasi yang tepat, pengelolaan permukiman pesisir di Kelurahan Watolo, Desa Tanailandu, dan Desa Terapung dapat dilakukan secara sistematis, mencakup penataan infrastruktur, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Dengan hadirnya Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (P4K), Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, di Kabupaten Buteng, menjadi momentum strategis untuk membahas validasi permohonan PKKPRL yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buteng, khususnya terkait pengelolaan permukiman masyarakat pesisir di Kecamatan Mawasangka.
Dalam pertemuan ini, wilayah yang menjadi fokus validasi adalah Kelurahan Watolo, Desa Tanailandu, dan Desa Terapung. Proses validasi PKKPRL ini untuk memastikan pemanfaatan ruang laut di kawasan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, sekaligus mendukung tata kelola ruang laut yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.
“Proses validasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Buton Tengah tidak hanya sesuai dengan aturan, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat local,” ungkap Pj Bupati Buteng H Kostantinus Bukide saat menerima kunjungan kerja Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.
Kostantinus memberikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan ruang laut di Kabupaten Buteng.
Ia menegaskan bahwa permukiman masyarakat pesisir menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah, mengingat ketergantungan masyarakat Kabupaten Buton Tengah pada sumber daya kelautan dan pesisir.
Dengan adanya hal itu, pemerintah daerah terus berupaya mendorong tata kelola ruang laut yang seimbang, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
Menurut mantan Sekda Buteng ini, kerja sama dengan KKP menjadi kunci untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan berbasis kelautan di Kabupaten Buton Tengah dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Kostantinus menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat pesisir agar mendapatkan akses terhadap permukiman yang layak. Pemerintah daerah siap bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk KKP untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Harapan kami, pengajuan PKKPRL ini dapat segera terealisasi sehingga mendukung tata kelola permukiman pesisir yang terintegrasi, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,” ujar Kostantinus.
Dalam kesempatan itu juga, Tim KKP memaparkan mekanisme validasi serta prosedur PKKPRL yang menjadi dasar pengambilan keputusan terkait pemanfaatan ruang laut. Penekanan diberikan pada pentingnya kepatuhan terhadap aturan, kelayakan lingkungan, dan dampak sosial, sehingga kegiatan yang direncanakan tidak merugikan ekosistem laut maupun masyarakat setempat.
“Kami hadir untuk memastikan bahwa proses validasi ini berjalan transparan dan sesuai aturan yang berlaku. Tujuannya adalah mendukung upaya daerah dalam pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan,” ujar salah satu perwakilan Tim KKP.
Selain itu, tim juga menjelaskan pentingnya memperhatikan aspek sosial dalam pengelolaan permukiman pesisir. Hal ini mencakup perlindungan terhadap masyarakat lokal yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan dan kelautan, serta penguatan kapasitas daerah dalam menjaga ekosistem laut.
Dengan langkah-langkah strategis yang telah dirancang, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah siap menjadikan kawasan pesisir sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sumber daya kelautan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan demi generasi mendatang. (adv)
