Rujab Kepala SKPD Kosong, Warga Soroti Bupati Buton

Pasarwajo, Inilahsultra.com – Puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Penyalur Aspirasi Rakyat Buton melakukna aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Buton, Senin 21 Januari 2019. Mereka menuntut agar kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) segera mengisi rumah jabatan (Rujab) yang selama ini kosong.

“Ini sama dengan pemborosan anggaran daerah. Ada rumah jabatan namun dibiarkan kosong. Jika tidak digunakan masih banyak masyarakat yang butuh rumah,” ujar Koordinator Lapangan (Korlap) aksi Abdul Samin.

Selain itu, massa juga menyoroti kesenjangan dalam pengisian jabatan. Pasalnya, banyak warga diluar Kabupaten Buton mengisi jabatan strategis. Padahal, seharusnya jabatan itu diisi dari perwakilan Kecamatan Wabula dan Kecamatan Kapontori yang benar-benar memiliki kemampuan.

Korlap aksi lainnya, Guntur juga meminta agar Bupati Buton La Bakry memantau kondisi perekonomian warga yang semakin lesu.

“Perekonomian masyarakat sangat rendah. Sekali-kail bupati harus turun ke pasar untuk melihat kondisi ekonomi di wilayahnya,” pintanya.

Kondisi saat ini, lanjut Guntur, harusnya La Bakry bekerja profresional, tegas, dan bijaksana dalam menjalankan pemerintahan. Pasalnya, La Bakry saat ini sudah tidak bekerja sendiri karena sudah memiliki Wakil Bupati Buton, Iis Elianti.

“SKPD itu kadang masuk jam 11.00 Wita dan pulang 14.00. Kedisiplinan pegawai sangat rendah. Mobil dinas harus dipasang logo. Sehingga kalau ditemui ditempat yang tidak wajar maka masyarakat dapat mengawasinya,” paparnya.

Menanggapi tuntutan warga, Bupati Buton La Bakry menegskan, persoalan pasar sudah menjadi perhatian. Pasalnya, pasar saat ini sangat tidak layak. Sejak awal pasar tersebut akan dipindahkan namun tidak disetujui pedagang.

“Sudah ada design di Kementerian Perdagangan dengan anggaran sekitar Rp 20 miliar. Tapi di demo dari pelaku pasar. Padahal pasar saat ini tidak layak digunakan,” kata La Bakry.

Untuk menggenjot perekonomian, lanjut La Bakry, arus ada penambahan jumlah masyarakat yang melakukan transaksi. Makanya pemerintah berupaya membangun Lapak di Pasarwajo. Kondisi itu akan menguntungkan, apalagi jika sampai 500 orang berbelanja di Pasarwajo setiap hari.

Bukan hanya itu, tambah La Bakry, kantor Komando Resort Militer (Korem) juga sedang diupayakan di bangun di Pasarwajo. Saat ini sementara dalam persiapan lahan. Perencanaan itu tidak lain untuk menggenjot perekonomian masyarakat sehingga harus menarik warga yang jumlahnya cukup besar.

“Harapan kita hanya tambang agar jadi leading sector. Kalau sudah punya uang pasti otomatis pembangunannya konvensionl, akan dibangun untuk jangka panjang,” terangnya.

Saat ini, terang La Bakry, pemerintah daerah juga berencana membangun Politeknik Perikanan. Kondisi itu untuk mendorong Pasarwajo sebagai kawasan bisnis dan budaya. Namun hal itu butuh proses. Termasuk membuka akses jalan Wabula ke Lapandewa sehingga warga Lapandewa mau berbelanja di Pasarwajo.

Menyangkut pengisian jabatan struktural, kata La Bakry, semua dilakukan melalui proses seleksi. Seleksi itulah yang akan menentukan seseorang layak atau tidak layak menduduki jabatan tertentu.

“Kalau layak maka akan dipilih. Namun keseimbangan ini akan jadi catatan kami,” ujarnya.

Reporter: Waode Yeni Wahdania