BURANGA, Inilahsultra.com – Polemik antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Utara (Butur) dengan Bupati Butur, Abu Hasan, makin serius.
Setelah mengeluarkan mosi tidak percaya dan membentuk panitia khusus (Pansus) dugaan pungutan liar, dewan Butur terus melakukan langkah-langkah politik yang terindikasi mengarah pada upaya pemakzulan bupati.
Teranyar, rombongan DPRD Butur bertolak ke Jakarta menemui Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan, Abu Hasan.
Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Buton Utara, Jumsir Lambau mengatakan, mengakui bahwa memang ada upaya pemakzulan bupati dan beberapa anggota DPRD Butur dikabarkan berangkat ke Jakarta menemui Mendagri.
“Kader PDIP Butur siap pasang badan untuk melakukan komunikasi politik dengan DPP. Sebagai Ketua PDIP Butur, saya menegaskan akan tetap mendukung Abu Hasan-Ramadio sampai massa jabatannya berakhir,” kata Jumsir Lambau saat konfrensi pers di Kantor PDIP Butur, Jumat (10/3/17).
Menurut Jumsir, sesama kader partai wajib saling melindungi. Apalagi, saat ini Abu Basan tercatat sebagai pengurus PDIP Sultra.
Dia mengaku, langkah politik harus ditempuh jika upaya pemakzulan terus dilakukan. Kader PDIP Butur, kata dia, akan siap pasang badan untuk melindungi Bupati Butur.
Pada kesempatan itu, Jumsir juga sangat menyayangkan kepada partai-partai koalisi pengusung Abu Hasan-Ramadio pada pilkada lalu yang ikut bahkan menjadi aktor dalam perseteruan tersebut.
“Kami sebagai partai koalisi secara lembaga sangat menyesalkan atas sikap politik yang diambil oleh anggota dewan yang merupakan dari partai koalisi,” sesalnya.
Oleh karena itu, dalam waktu dekat ini, pihaknya menyurati dua partai pengusung dan satu partai pendukung untuk memastikan secara tegas sikap politik atas pemerintahan Abu Hasan-Ramadio. Ketiga partai itu yakni PKB, Demokrat dan satu partai pendukung Golkar.
“Kami akan layangkan surat meminta kepastian secara resmi kepada partai koalisi ini untuk betul-betul dijawab juga secara kelembagaan partai untuk mengetahui secara resmi sikap mereka, apakah masih dalam koalisi atau betul-betul mencabut dukungan. Ini kita lakukan agar jelas, supaya tidak ada yang abu-abu,” pungkas Jumsir. (R)
