Kendari, Inilahsultra.com – Menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tahun 2019, BPJS melakukan Gathering dengan pemerintah kabupaten kota se-Sultra, belum lama ini. Acara itu untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah semakin baik.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari dr. Dina Diana Permata mengatakan, dalam rangka mengoptimalkan program JKN-KIS di tahun 2018, maka proses yang berjalan sudah harus dipersiapkan dengan menyamakan persepsi BPJS dengan pemerintah daerah.
“Kami meminta komitmen dari seluruh pemerintah daerah sehingga nanti Universal Health Coverage (UHC) yang harus sudah berjalan di bulan Januari 2019,” kata Dina Diana Permata, belum lama ini di salah satu hotel di Kendari.
Menurut Dina, ada tiga kabupaten/kota yang mendukung pelaksanaan program JKN-KIS sudah berjalan secara universal.
“Yang mendukumg program ini Kabupaten Konawe Utara (Konut), Konawe Kepulauan (Konkep), dan Bombana. Disini kita sudah ada penandatanganan perjanjian kerjasama untuk perpanjangan integrasi kerja masing-masing pemerintah daerah,” sebutnya.
Kata dia, jumlah defisit BPJS saat ini mencapai Rp 9 triliun. Kondisi itu tidak sebanding dengan iuran dan manfaat yang di dapat oleh peserta JKN-KIS.
“Defisit ini bukanlah hal yang baru karena kita sudah prediksi lebih awal sebelum program JKN-KIS berjalan,” bebernya.
Dina mengungkapkan, langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menghadapi defisit adalah kontribusi dari suplai rokok, regulasi Peraturan Menteri Keuangan untuk menangani pemda-pemda yang menunggak atau tidak membayarkan iuran wajib pemdanya untuk PNS.
“Inilah langkah pemerintah agar program JKN-KIS ini dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.
Dia mengungkapkan, yang menentukan nominal iuran peserta JKN/KIS bukan BPJS melainkan Dewan Jaminan Sosial Nasional yang ditunjuk langsung pemerintah pusat. Mereka diminta menyusun rekomemdasi yang harus dilakukan pemerintah daerah agar program JKN tetap sukses.
“Jadi kenaikan itu (iuran) bukan dari BPJS Kesehatan,” jelasnya.
Kata Dina, sebenarnnya ada kontribusi pembiayaan dari APBN yang dikucurkan ke provinsi atau kabupaten untuk JKN-KIS.
“Tapi Kita (BPJS) belum menerima laporan dari pemerintah berapa nominal APBN untuk BPJS dalam melancarkan program JKN-KIS,” paparnya.
“Semoga JKN-KIS tahun-tahun mendatang bisa lebih ditingkatkan lagi dibeberapa kabupaten lain di Sultra,” harapnya.
Reporter: Haerun
Editor: Din
