Kendari, Inilahsultra.com – Perhatian pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk pemerintah daerah di Indonesia cukup tinggi. Tak terkecuali Sulawesi Tenggara.
Setiap tahun, 17 kabupaten atau kota di Sultra keciprat dana transfer begitu besar sejak Jokowi-JK memimpin Indonesia pada 2014 lalu.
Pada tahun ini, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla mengalokasikan dana Rp 15 triliun untuk menopang APBD 17 kabupaten atau kota se-Sultra, melalui dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dana transfer dan dana bagi hasil.
“Ini salah satu bentuk perhatian pak Jokowi dalam membangun Indonesia yang maju. Dana Rp 15 triliun itu dikelola pemerintah daerah di Sultra melalui APBD,” kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Mardani H Maming, Senin 1 April 2019.
Angka Rp 15 triliun ini, sebut Mardani, di luar alokasi untuk mendukung alokasi APBD Provinsi Sultra sebesar Rp 4,2 triliun.
“Kalau ditotalkan, dana yang diturunkan pak Jokowi ke Sultra hampir Rp 20 triliun,” jelasnya.
Mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan ini mengaku, kebijakan ini merupakan salah satu komitmen Jokowi saat pertama memimpin Indonesia. Oleh Jokowi, membangun negara dimulai harus dari daerah. Hal itu terbukti dengan kebijakan dana desa termasuk dana transfer untuk mendukung APBD kabupaten atau kota.
“Dari awal, pak Jokowi punya komitmen bagaimana membangun dimulai dari daerah. Dengan dana transfer ini, maka akan membuat daerah maksimal membangun daerahnya,” ujarnya.
Anggaran Rp 20 triliun ini, lanjut Mardani, digunakan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur jalan, jembatan dan saluran irigasi.
Selain itu, dana ini juga dialokasi untuk menunjang perkembangan pertanian, perkebunan, kelautan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan yang menyentuh langsung kepada masyarakat Sultra.
Untuk itu, kata Mardani, majunya kembali Jokowi sebagai Calon Presiden berpasangan dengan Maruf Amin bertujuan untuk melanjutkan seluruh programnya empat tahun belakangan ini.
Melalui pasangan Jokowi-Maruf ini, Indonesia akan lebih maju dan terciptanya generasi optimis, bukan pesimis.
“Keseriusan Jokowi dalam membangun Indonesia sangat tinggi. Pak Jokowi akan terus memberikan sentuhan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia, termasuk Sultra. Cita-cita pak Jokowi ingin terjadi pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin membenarkan data yang dipaparkan Mardani H Maming.
Menurut Syarifuddin, APBD kabupaten atau kota se-Sultra masih tergantung dana transfer dari pemerintah pusat.
Sebab, dari Rp 15 triliun, total pendapatan asli daerah (PAD) 17 kabupaten atau kota hanya 9 persen.
“Ini jadi tantangan kita pemda. Daerah kita begitu ketergantungan dengan pusat. Karena total APBD kabupaten dan kota di Sultra, 90 persen lebih harapkan dana transfer pusat,” katanya.
Harusnya, kata dia, kepala daerah sudah saatnya meningkatkan PAD agar bisa lebih mandiri tanpa tergantung sepenuhnya dari pusat.
“Harus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, kemudian peningkatan PAD, peningkatan penerimaan masyarakat. Kalau pendapatan masyarakat meningkat, maka akan berdampak ada peningkatan PAD,” jelasnya.
Menurut Syarifuddin, kebijakan pemerintah pusat sudah luar biasa dalam mendukung pendanaan di daerah.
“Dana perimbangan meningkat. Perhatian pemerintah pusat ke daerah sangat tinggi,” jelasnya.
Menurutnya, dalam empat tahun terakhir, terjadi peningkatan luar biasa dana transfer ke daerah. Hal ini lah yang harus diapresiasi oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
“Dana ini harusnya dipahami jadi stimulus bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Besaran APBD, belanja dan pembiayaan terus meningkat hingga 300 persen,” tuturnya.
Penulis : La Ode Pandi Sartiman
