Kendari, Inilahsultra.com – Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Sukarni mengatakan, pemilihan Wali Kota seharusnya sudah dilakukan.
Sebab, kekosongan kursi Wakil Wali Kota Kendari sudah cukup lama tidak diisi.
“Seharusnya, Wali Kota Kendari sebagai pucuk pimpinan di Pemerintahan Kota Kendari sudah mengambil langkah dengan mengintruksikan DPRD segera menyelenggarakan pemilihan Wakil Wali Kota,” kata Sukarni, Senin 8 April 2019.
Terkait dengan pernyataan Wali Kota beberapa pekan lalu, pengusulan nama calon wakil masih menunggu usulan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ia menyebutnya hal itu merupakan kekeliruan.
“Wali kota jangan menunggu partai politik, seharusnya itu pemerintah yang yang mendesak DPRD tapi kali ini kebalikannya. Demi melancarkan sistem pemerintahan jangan mau diatur oleh partai politik,” kata Sukarni.
Berdasarkan keputusan panitia pemilihan di DPRD, Sukarni menjelaskan, pemilihan Wakil Wali Kota telah dijadwalkan pada Maret lalu. Namun, hingga pemilihan kadung dilakukan.
“Mungkin pemerintah menganggap masih ada yang harus dikomunikasikan atau beberapa unsur yang belum memenuhi unsur, tapi semua itu mereka yang lebih tahu,” ucapnya.
Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari ini menyebut, pemilihan Wakil Wali Kota Kendari punya aturan tersendiri yang tidak ada sangkut pautnya dengan pesta demokrasi pada 17 April 2019 mendatang.
“Pemilihan ini ada aturan tersendiri, kalau dilakukan secepatnya lebih bagus, tapi mau diapa sampai saat ini belum nama yang diusulkan wali kota,” tutupnya.
Sebelumnya, Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir mengatakan, dua nama calon wakil wali kota sudah diusul partai koalisi. Tapi belum diteruskan ke DPRD karena menunggu usulan PKS yang memiliki hak yang sama dengan PAN dan PKB.
“Kita tunggu dari PKS untuk mengusulkan calon karena memiliki hak yang sama dengan partai koalisi lain,” kata Sulkarnain pekan lalu.
Sebelumnya, PAN telah mengusulkan Siska Karina yang juga istri mantan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP). Sedangkan PKB mengusulkan Rahman Tawulo.
Penulis : Haerun
