Kendari, Inilahsultra.com – Fraksi NasDem Dewan Perwakilan Rakyata Daerah (DPRD) Kota Kendari tidak menyetujui rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari untuk revisi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.
Ketua Fraksi NasDem Abdul Rasak menjelaskan, revisi APBD 2020 merupakan kebijakan tahunan yang terdapat dua item di dalamnya, yakni tentang pendapatan dan belanja.
Ketika pendapatan tidak seimbang dengan belanja, lanjut Razak, maka tugas pengambil kebijakan atau keputusan untuk melihat seperti apa yang harus dilakukan.
Dalam surat pengajuan Pemkot Kendari, lanjutnya, yang akan dibahas terkait Peraturan Wali Kota (Perwali). Namun dalam surat lampirannya tentang revisi APBD 2020 untuk mengakomodir utang-utang yang belum terselesaikan oleh Pemkot Kendari.
“Di surat bukan membahas Perda tapi Perwali. Itulah yang kita kembalikan karena salah, karena perwali bukan ranahnya DPRD dan itu kebijakan kepala daerah,” ujar Abdul Rasak di kantornya, Selasa 18 Februari 2020.
“Waktu itu saya sampaikan revisi APBD 2020 ini seperti apa. Boleh dilakukan revisi tapi harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” tambahnya.
Dalam APBD itu, mantan Ketua DPRD Kota Kendari ini menjelaskan, ada APBD induk dan APBD perubahan.
Kenapa dilakukan perubahan, lanjutnya, kemungkinan ada defisit yang perlu diatur kembali, ada anggaran yang lebih harus diatur ulang dan ada tiba-tiba program yang masuk harus tidak terdaftar dalam APBD induk.
Menurut dia, yang paling utama dan terpenting adalah revisi ini tidak menganggu program-program yang telah disepakati dalam APBD induk 2020. Seperti program prioritas dari pada Pemda melalui SKPD, program-program musrembang dan program hasil reses DPRD.
“Program-program dari Pemda Kota Kendari yang masuk dalam pergeseran, yang masih punya kemungkinan untuk kita tunda dulu dan di bawah di APBD selanjutnya,” jelasnya.
Penulis : Haerun
