Kendari, Inilahsultra.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan mengoptimalkan peran sentralnya sebagai pengawal utama penerapan sistem merit dalam pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya dalam proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).
Makanya, BKN tidak akan lagi mengikutsertakan pejabat di lingkungan BKN sebagai panitia seleksi dalam proses seleksi terbuka pengisian JPT di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Kepala BKN Prof. Zudan menegaskan, optimalisasi pengawasan sistem merit terhadap pengisian JPT dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan seleksi JPT berjalan objektif, transparan, dan berbasis kompetensi sebagaimana implementasi sistem merit yang berorientasi pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Hal itu merupakan fondasi penting dalam reformasi birokrasi guna mendukung realisasi program Asta Cita Presiden RI.
Nantinya, BKN akan fokus memperkuat perannya dalam implementasi sistem merit, yakni mengawasi seluruh rangkaian atau tahapan proses pengisian JPT di lingkup instansi pemerintah secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya potensi konflik kepentingan.
“Pengawasan terhadap sistem merit merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi. Oleh karena itu, pengisian JPT harus bebas dari intervensi dan konflik kepentingan, serta harus didasari pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja,” kata Zudan dalam siaran pers BKN, 1 Juli 2025.
“BKN memiliki mandat strategis untuk memastikan sistem merit tidak hanya menjadi regulasi di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan secara konsisten sehingga secara tidak langsung BKN juga memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk memastikan hal tersebut,” tambahnya.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, selama ini BKN telah melakukan evaluasi terhadap praktik manajemen ASN di instansi pusat dan daerah, termasuk melalui mekanisme penilaian indeks implementasi sistem merit, audit kepegawaian, pembinaan teknis, monitoring proses asesmen, hingga memberikan rekomendasi bagi instansi yang belum menerapkan sistem merit secara optimal.
Misalnya mendampingi instansi yang masih berada pada level dasar implementasi sistem merit, penerapan manajemen talenta, dan pendampingan asistensi teknis, hingga penguatan kapasitas SDM kepegawaian di bidang pengawasan, yakni Auditor Manajemen ASN atau Audiman.
“Setiap proses seleksi JPT harus terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami mendorong instansi untuk terus meningkatkan kualitas manajemen ASN melalui penerapan sistem merit yang konsisten, termasuk mendorong pembangunan manajemen talenta,” terangnya.
Menurut Zudan, sistem merit merupakan kunci untuk menciptakan ASN yang profesional, netral, dan berintegritas. Sehingga pengawasan BKN terhadap implementasi sistem merit di lingkup instansi pemerintah harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari rekrutmen, pengembangan karier, promosi jabatan, hingga pemberhentian.
Bukan hanya itu, BKN juga terus mendorong digitalisasi pengelolaan manajemen ASN termasuk dalam upaya pengawasan, yakni melalui pemanfaatan sistem berbagi pakai – satu data ASN yang dikenal dengan SIASN dari aspek pengelolaan data kepegawaian yang terintegrasi antara BKN dengan seluruh instansi dan Sistem Integrated Mutasi (I-MUT) dari aspek penegakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) manajemen ASN terhadap pengangkatan, pemindahan, hingga pemberhentian pegawai ASN.
Untuk memaksimalkan peran pengawasan sistem merit, BKN juga bersinergi dengan sejumlah instansi terkait seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Dalam Negeri.
“Sistem merit yang kuat tidak bisa dibangun dalam semalam. Diperlukan kolaborasi yang erat antara BKN dengan instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi terkait agar sistem merit dapat betul-betul menjadi budaya kerja birokrasi, bukan sekadar kewajiban administrative,” ujar Zudan.
BKN sendiri telah menyampaikan ketentuan terbaru mengenai pengawasan sistem merit dalam pengisian JPT ini kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK Instansi Pusat dan Daerah melalui Surat Kepala BKN Nomor 7902/B-AK.03/SD/K/2025 tanggal 12 Juni 2025. (IS)
