Laworo, Inilahsultra.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat (Mubar) terus berupaya mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Sejak munculnya virus itu, Pemda Mubar juga tak henti-hentinya memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
Sehingga wabah penyakit atau bencana non alam itu sangat berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat termaksud di Mubar.
Belum diketahui pasti kapan berakhirnya, pastinya, pemerintah terus melakukan upaya agar virus ini bisa berakhir dan masayarakat bisa beraktifitas kembali seperti biasa sebelum adanya virus tersebut.
Sama halnya di daerah lain, di lingkup Pemda Mubar sendiri, mulai dari Desa sampai perangkat organisasi daerah (OPD) mengalami refokusing anggaran untuk penanganan dan pencegahan Covid-19.
Namun terkait dana Covid-19 itu bukan berarti DPRD Mubar tutup mata. Pihak DPRD sendiri terus mengawasi penggunaan anggaranya, apakah tepat sasaran atau tidak.
Sehingga di 2021 ini DPRD Mubar membetuk tim evaluasi LHP tahun 2020 di semua instansi lingkup Pemda Mubar. Mereka melakukan evaluasi selama tujuh hari kerja yakni dari Kamis, 15 juli – 21 juli 2021.
Hasil kunjungan DPRD Mubar untuk mengevaluasi laporan hasil pertanggung jawaban (LHP) tahun 2020 di tiap OPD terkait dengan penggunaan dana Covid-19 banyak menemukan kejanggalan. Pasalnya anggaran yang direfokusing untuk bentuk realisasinya di lapangan dengan dana yang puluhan miliar sebagian besar masih banyak yang tersisa dan belum terpakai terkait dengan pengadaan barang.
Misal, kunjungan DPRD Mubar di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mubar pada tanggal 18 – 07 – 2021 bulan lalu, setelah kepala RSUD Mubar, Muh. Syahri mempersentasikan LHP 2020, beberapa para wakil rakyat itu mempertanyakan fisik ruang isolasi dengan anggaran yang ada Rp 500 juta, pengadaan masker bedah dan yang lainya termaksud pekerjaan fisik lainya yang melekat di RSUD.
“Melihat anggaran yang ada setelah mengalami refokusing, setelah pengadaan – pengadaan yang ada saya lebih tertarik di ruang isolasi setelah di anggarkan Rp 500 juta. Ini ruang isolasi saja atau dengan perlengkapan lainya,” tanya Anggota DPRD Mubar, Munarti.
Kunjungan yang di pimpin langsung Uking Djasa itu menjadi elok. Beberapa pertanyaan lainya juga datang dari Wakil ketua DPRD Mubar, Agung Darma.
Agung sendiri menilai, dari anggaran pengadaan masker bedah senilai Rp 62.500.000 atau 62 juta itu sangat tidak rasional dengan harga perlembar atau per boks ketika dibandingkan dengan harga yang ada di tokoh atau warung yang ada.
Setelah melihat rincian yang ada di LHP 2020, pengadaan masker bedah per boks itu Rp 500 ribu. Dengan jumlah semua yang ada sebanyak 125 boks. Sementara isi masker bedah dalam 1 boks itu 50 lembar.
“Apakah ini berdasarkan katalog atau belanja langsung. Tidak rasional ini. Mending seharusnya dialihkan saja di insetif honor nakes ini. Kemudian kita mau lihat fisiknya secara utuh ruang isolasi satu paket dan perelngkapanya didalam,” katanya.
“Kami tidak inginkan ada ruang – ruang dana covid ini masuk di APH,” tambah Agung.
Sementara, Direktur RSUD Mubar, Muh. Syahri Fitrah menjelasakan, untuk ruang isolasi itu masih memakai tenda darurat. Untuk perelengkapanya juga tetap ada seperti tempat tidur, komputer, AC dan yang lainya.
“Jadi ruang isolasi yang maksud disini itu tempat tidur, printer, AC kemudian kursi, meja. Masih pakai tenda. Intinya belum sempat dibangun, karena kondisinya masih darurat,” kata Syahrir
Terus terkait dengan pengadaan Alkes lainnya seperti masker bedah itu langsung dijawab langsung pejabat pembuat komitmen (PPK).
Kata PPK, saat itu bulan 4 tahun 2020 pihaknya melakukan survei harga ditokoh. Hal itu untuk membandingkan harga dari tokoh ke tokoh lain.
Menurut dia, di tengah gencar gencaranya Covid-19, Saat itu terjadi kekurangan stok. Sehingga dirinya mengambil dari harga Rp 500 ribu per boks.
“Setelah menilai beberapa penawaran saya mengambil dua pembanding. Pada saat itu sudah murah, bahkan itu sudah murah, karena rata – rata harga 600 keatas, saat itu” jelasnya.
Jurnalis Inilahsultra.com kembali ingin mengkonfirmasi persoalan itu, namun direktur RSUD Mubar belum memberikan komentar. Dihubungi beberapa kali tidak diangkat, begitu juga melalui WhatsAppnya tidak dibalas.
Diketahui, berdasarkan hasil temuan DPRD Mubar untuk LHP 2020, dana refokusing atau relokasi anggaran ditiap OPD lingkup pemerintah daerah Mubar tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 ditaksir sebesar Rp 60 miliar.
Namun dari jumlah Rp 60 miliar itu kembali melakukan penyesuaian anggaran atau rasionalisasi, sehingga sisa anggaran menjadi Rp 26 miliar. Kemudian dari 26 miliar itu, yang didistribusikan langsung di lima OPD yang ditunjuk sebagai tehnisi penanganan Covid-19 sebesar Rp 14 miliar.
Lima OPD itu adalah Dinas Kesehatan Mubar, BPBD, Satpol PP, RSUD dan Disperindag Mubar.
Reporter : Muh Nur Alim
