Kendari, Inilahsultra.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tak ingin proses Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Sekolah Menengah Atas (SMA) yang saat ini sedang berlangsung, terganggu hanya gegara listrik.
Penyakit pemadaman listrik secara tiba-tiba oleh PLN setempat, memaksa pihak Pemprov Sultra bersurat secara resmi agar perusahaan penyedia energi listrik itu tidak ‘mengacaukan’ UNBK dengan memutuskan arus saat ujian berlangsung.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Hj Isma, mengungkapkan, Pemprov melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) sudah bersurat resmi ke PLN agar insiden mati lampu saat UNBK tingkat SMK baru-baru ini di Kota Kendari, tidak terulang lagi.
Namun demikian, sepucuk surat untuk PLN belum menjadi jaminan untuk tidak padam listrik.
“Kita tetap menginstruksikan kepada kepala-kepala sekolah untuk menyiapkan genset (generator set), supaya kalau mati lampu, langsung hidupkan genset, karena kita tidak tau juga ini maunya PLN,” ungkap Isma saat memantau jalannya UNBK di beberapa sekolah di Kota Kendari, Senin, 9 April 2018.
Dalam pemantauan ini, Isma didampingi Kepala Dinas Dikbud Sultra, H Damsid, dan beberapa pejabat penting lainnya di Dinas Dikbud. Titik pantau dimulai di SMAN 4 Kendari, lanjut ke SMAN 1 Kendari, SMAN 9 Kendari, dan SMAN 2 Kendari.
Selain kekhawatiran akan gangguan listrik, Isma juga merasa was-was mengenai jaringan. Namun, sejak UNBK tingkat SMK pekan kemarin hingga hari pertama UNBK tingkat SMA Senin 9 April 2018, belum ada kendala di jaringan.
“Khusus jaringan, Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada masalah. Mudah-mudahan aman dan lancar sampai selesai nanti, termasuk listriknya,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud, Damsid, menyebutkan, peserta ujian nasional tingkat SMA tahun ini berkisar 33 ribu siswa. Sekitar 20 ribu diantaranya adalah peserta UNBK, sisanya peserta UNKP (Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil).
Menurutnya, tahun ini baru 62 persen sekolah yang melaksanakan UNBK, selebihnya UNKP. Kendalanya adalah fasilitas sekolah yang masih kurang mendukung, terutama komputer.
Disampingnya itu, kata Damsid, juga ada daerah yang belum terjangkau jaringan sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan ujian dengan sistem komputerisasi.
Kedepan, lanjut mantan Dekan Fisipol UHO Kendari ini, Dikbud Sultra akan terus mendorong agar sekolah-sekolah dapat melaksanakan UNBK. Tentunya dibutuhkan perhatian dari pemerintah pusat.
“Tahun depan kita target 80 persen sudah bisa UNBK. Kalau SMK kan sudah semua, tinggal SMA,” pungkasnya.
Penulis: Jumaddin Arif
