Kendari, Inilahsultra.com– Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Teguh Setyabudi mengungkap fakta miris lembaga pemerintah yang dipimpinnya saat Rakor Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Manusia Kepala SDM Se-Indonesia di Kendari, Kamis, 26 April 2018.
Selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Teguh mengakui jika lembaga diklat pemerintah selalu mendapat porsi anggaran paling kecil dari pada instansi lain.
Perhatian kepala daerah sangat minim bahkan terkesan mengabaikan program-program Badan Pengembangan SDM. Semisal untuk program pembekalan atau peningkatan kompetensi bagi aparat ASN.
Padahal, kata Teguh, secara tidak langsung lembaga ini berkontribusi meningkatkan PAD lewat peran ASN kompeten dan profesional dibinanya.
“Anggaran di badan diklat sangat minim. Padahal ini jadi kebutuhan dari seluruh perangkat daerah. Lembaga ini melaksanakan pembekalaan peningkatan kompetensi hingga bisa meningkatkan PAD juga,” ujar Teguh.
Ia mengambil contoh kondisi yang terjadi di Sultra. Meski angka pertumbuhan ekonomi melampaui angka rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, angka kemiskinan di Sultra masih terbilang tinggi.
Dibanding dengan potensi SDA dimiliki, Teguh menilai PAD dicetak daerah ini masih terbilang kecil.
“Usia Sultra sudah 54 tahun tapi APBDnya hanya 3,5 Triliun. PAD masih terbilang kecil. Butuh komitmen untuk memperbaiki kualitas SDM. Kualitas aparat ASN. Mencetak aparat yang bebas korupsi. Ini adalah peran dari lembaga SDM,” jelas Teguh
Lewat momen rakor tadi, Teguh meminta agar kepala daerah meningkatkan perhatian pada badan diklat sehingga mampu memaksimalkan program peningkatkan kualitas SDM aparat ASN.
“Mohon kepada bupati mau meningkatkan perhatian kelembaga ini,” ujar Teguh.
Kepala BKPSDM Sultra, Samudra Wasiri mengakui kondisi miris terjadi di lembaga diklat. Kata dia, anggaran yang begitu minim di BPSDM mengganjal peningkatan kualitas ASN.
“Ini pertama kali rakor SDM di Sultra. Kita berharap ada perhatian lebih. Jangankan memperbaiki sarana prasarana di badan diklat yang sudah lama tidak direnovasi, untuk pelaksanaan diklat pegawai setengah mati karena terbentur dana,” aku Mantan Kadis Diknas Sultra itu.
Reporter : Siti Marlina
Editor : Aso
