Kendari, Inilahsultra.com – Tokoh adat Raja Wiwirano Yen Iayas Latorumo meminta pihak PT Damai Jaya Lestari (DJL) untuk secepatnya menyelesaikan sistem manajeman perusahan yang merugikan masyarakat.
Pasalnya, kata dia, dengan keluarnya Risma Purba sebagai direktur perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit tersebut, telah berdampak pada pemilik kebun dan pekerja di perusahaan.
Menurutnya, saat kepemimpinan Risma Purba, telah mengubah sistem pembiayaan perusahaan kepada masyarakat.
Tapi setelah Risma Purba di pensiunkan oleh PT Damai Jaya Lestari penerimaan atau pendapatan pemilik lahan dan pekerja dalam 6 bulan terakhir terus menurun.
“Tolong segera selesaikan persoalan sekecil ini, karena bisa berimbas pada situasi perkebunan kelapa sawit yang di kelolah PT Damai Jaya Lestari saat ini. Saya selaku pemilik lahan yang bermitra dengan perusahaan, Apabila masalah seperti ini tidak diperbaiki secepatnya jangan salahkan masyarakat ketika terjadi sesuatu, karena saya sudah mendengar dan mengetahui rahasia perusahaan, jangan sampai saya bisik masyarakat ini akan berakibat fatal,” tekannya.
Dirinya mengaku sudah pernah bertemu Direktur utama dalam rangka kunjungan DPRD Sultra komisi II di Medan.
Sistem manajemen perusahaan tersebut harus bbetul-betl mensejahterakan masyarakat.
“Tetapi fakta di lapangan yang ada di Sultra berbanding terbalik dengan provinsi lain. Dimana pada saat itu, melihat langsung fakta-fakta bahwa pemilik lahan dan pekerja di provinsi lain menerima upah Rp 400 ribu, Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta. Sementara untuk di Sultra menerima hanya Rp 20 ribu dan Rp 30 ribu dalam satu bulan,” bebernya.
“Kalau pihak perusahaan tidak secepatnya memperbaiki permasalahan ini akan berimbas pada perusahaan, dan kami akan melaporkan kepada pemerintah tentang persoalan ketidaklayakan pendapatan masyarakat yang bermitra dengan PT Damai Jaya Lestari,” tambahnya.
Selain itu, dirinya juga meminta pihak perusahaan untuk segera mengakomodir hak-hak Risma Purba.
“Kasian itu seorang perempuan yang di bawa langsung dari Medan ke sini, tapi hak-hak tidak dibayarkan, mau pulang saja ke Medan sudah tidak ada uang dan makan saja saya yang kasi makan,” ungkapnya.
“Ketakutan saya jangan sampai terdengar kepada masyarakat pemilik kebun yang selama ini membukakan lapangan kerja, bisa-bisa terjadi konflik perusahaan dengan masyarakat pemilik lahan,” pungkasnya.
Awak jurnalis Inilahsultra.com mencoba mengkonfirmasi hal ini ke perusahaan. Namun, menurut pegawainya, direktur sedang di luar kota.
Penulis : Haerun
Editor : La Ode Pandi Sartiman
