Kendari, Inilahsultra.com – Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) telah mengeluarkan kurang lebih Rp 600 juta dalam proses seleksi CPNS 2018.
Pengeluaran yang cukup besar ini diharapkan bisa berkontribusi dalam memenuhi kuota yang disiapkan pemerintah sebanyak 275 di Pemkab Butur.
Hanya saja, sejak dimulainya tes hingga hari ini, CPNS Butur yang lulus passing grade baru 13 orang dari ribuan yang sudah mengikuti tes.
Hasil ini pun turut dikeluhkan oleh Bupati Butur Abu Hasan saat ditemui di Kendari, Selasa 13 November 2018.
Menurut dia, realitas lulusan tes CPNS saat ini sama saja tak ada hasil positif yang diperoleh dari pengorbanan daerah.
“Ini sama dengan pemborosan keuangan negara,” ungkapnya.
Menurut dia, anggaran yang dialokasikan itu dihitung sesuai dengan tahapan pelaksanaan CPNS.
“Kita hitung sesuai dengan folume kerja pemberkasan dan administrasi,” ujarnya.
Bagi politikus PDI Perjuangan ini, hasil CPNS 2018 ini sudah bisa dikategorikan masalah. Sebab, ada kesenjangan antara harapan pemda dan kenyataan hasil seleksi.
“Ini memang perlu dievaluasi,” katanya.
Beberapa hal yang perlu dievaluasi, kata Abu Hasan adalah sistem dan segala tata penentuan kelulusannya.
Sebab, tidak bisa dimungkiri, realitas sumber daya manusia di Indonesia dengan segala disparitasnya, masih sangat rendah bila mengacu hasil seleksi CPNS baru baru ini.
“Di Jawa saja rasakan masalah ini. Apalagi di luar Jawa.Ini harus ada solusi komprehensif,” katanya.
Ia menyebut, dalam mengukur kualitas CPNS tidak bisa disamaratakan soalnya dengan latarbelakang keilmuan yang berbeda.
“Ini mereka mau masuk kerja. Mereka sudah kuliah dan belajar jadi guru (misal). Masa mengukurnya begitu. Bedakan mau kerja jadi akademisi atau peneliti. Memang alat ukur (dosen dan peneliti) harus diukur obyeknya,” jelasnya.
Begitu pula dokter. Mereka sudah belajar kurang lebih enam tahun dan harus gugur karena tes kepribadian.
“Ini karena soalnya semua general. Disamakan semua berbagai profesi,” katanya.
Dengan adanya evaluasi atau minimal kebijakan baru atas passing grade berikut soalnya, bisa memulihkan kepercayaan publik terhadap peserta seleksi CPNS.
Sebab, kata dia, tidak bisa seseorang dikatakan bodoh hanya karena tidak lulus.
“Tidak lulus lantas dikatakan bodoh, itu tidak bisa. Banyak lulusan S2 dan bahkan ada kandidat doktor tidak lulus passing grade,” tuturnya.
Penulis : La Ode Pandi Sartiman
