Kendari, Inilahsultra.com – Gubernur Sultra Ali Mazi kembali mengungkapkan kekesalannya terhadap pejabat di bawahnya.
Sebelumnya, Ali Mazi marah dan mengancam “menyekolahkan” Bupati Bombana, Tafdil. Kini, ia kembali marah dan mengancam mencopot Roni Muchtar dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Baubau.
Kemarahan Ali Mazi ini bukan tanpa alasan. Dalam rapat penting yang harusnya dihadiri sekretaris daerah, Roni malah mengutus bawahannya.
Rapat yang digelar Rabu 21 November 2018 di Kantor Gubernur Sultra ini terkait dengan persiapan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (Kepton). Seluruh sekda yang mencakup daerah rencana pemekaran hadir. Kecuali Sekot Baubau.
“Bisa saya kenakan sanksi lho. Bisa saya copot. Seperti Bombana nanti. Saya serius. Ini saya bicara sebagai gubernur. Bedakan ketika saya sebagai gubernur dan sebagai Ali Mazi,” kata Ali Mazi kepada Kabag Pemerintahan Pemerintahan Kota Baubau, Arif Basari yang mewakili Sekot Baubau.
Karena atasannya dipojokkan, Arif sedikit memberikan pembelaan. Menurutnya, Roni berhalangan hadir karena sedang memimpin rapat pembahasan KUA PPAS Pemkot Baubau.
Namun, jawaban Arif ini tak memuaskan Ali Mazi. Menurut Ali, alasan tersebut tidak bisa menjadi dalih sekda untuk alpa terhadap undangan gubernur.
“Semua yang hadir ini juga sibuk rapat. Tapi tetap hadir karena menghargai ini adalah undangan gubernur. Ini perintah undang-undang,” ujar Ali Mazi.
Peringatan keras disampaikan Ali Mazi kepada Sekot Baubau sebagai bentuk warning bagi kepala daerah maupun pejabat lain agar tak ikut-ikutan lalai terhadap undangan gubernur.
Menurutnya, kehadiran pejabat sekda yang masuk dalam anggota calon Provinsi Kepton sangat penting.
Sebab, dalam agenda percepatan pemekaran Kepton yang masuk dalam prioritas duet AMAN membahas beberapa hal menyangkut teritorial. Termasuk kebijakan lain yang bersinggungan langsung dengan kewenangan sekda di daerah.
“Kenapa sekda wajib hadir karena yang tahu persis teritorial itu ya sekda,” kata Ali Mazi.
Diwawacarai terpisah usai rapat, Sekda Wakatobi, Ilyas Abibu menyatakan seluruh sekda di Sultra memang tengah fokus membahas perancangan anggaraan APBD 2019.
“Semua sama. Tapi kan tidak bisa jadi alasan. Soal pembahasan anggaran normatif setiap tahun. Jadi bisa diwakili. Tapi ini undangan gubernur kita wajib menghargai itu. Makanya di Wakatobi saya menunjuk yang lain untuk pembahasan anggaran dan hadir dirapat ini. Jelas kan di undangan gubernur bahwa rapat ini tak bisa diwakili,” ujarnya.
Rapat koordinasi dalam rangka percepatan Provinsi Kepton sendiri merangkum persyaratan dasar dan persyaratan kapasitas dalam upaya mendorong pemekaran Provinsi Kepton di pusat.
Hal itu mencakup luas wilayah, jumlah penduduk, cakupan wilayah dan batas wilayah. Termasuk di dalamnya adalah mengenai penentuan calon ibu kota Provinsi Kepton, masalah tapal batas, hingga anggaran mendanai hilir mudik proses pemekaran di pusat dan di daerah.
Saat rapat, Ali Mazi menunjuk Eks Rujab Bupati Buton di Kota Baubau sebagai sekretariat atau kantor penghubung Pemekaran Kepton. Jadi enam kabupaten yang masuk dalam cakupan wilayah Provinsi Kepton bisa menggelar rapat persiapan pemekaran disana. Enam kabupaten dimaksud adalah Kabupaten Buton, Kota Baubau, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara dan Wakatobi.
Penunjukkan kantor sekretariat ini juga sebagai langkah konkret Gubernur Sultra dalam upaya percepatan pemekaran Kepton.
“Jangan sampai Desember tidak ada hasil. Masih abu-abu. Rapat terus tapi tidak ada progres. Kalau sudah ada sekretariat apa apa mengenai rapat atau kegiatan kesekretariatan sudah bisa. Kabupaten bisa kumpul di situ untuk rapat tidak ganti-gantian tempat menghabiskan anggaran. Ini juga bisa nanti sebagai persipaan kantor gubernur jika Kepton mulus ,” tegas Ali Mazi.
Langkah Ali Mazi melengkapi seluruh syarat pemekaran merupakan bagian strategi politik dirinya menekan pembentukan Provinsi Kepton ke pemerintah pusat.
Meski Provinsi Kepton telah dinyatakan tak masuk dalam wacana prioritas pemekaran pasca-moratorium, Ali Mazi tak mau patah arang. Ia mengatakan akan melakukan lobi maksimal agar pembentukan Provinsi Kepton bisa terwujud.
“Kita tetap kawal ini sampai bisa terbentuk. Makanya apa yang menjadi syarat itu mesti kita siapkan betul. Jangan kita sampai di pusat kota dihajar masalah syarat. Harus siap sehingga kita bisa berjuang dan bersuara di pusat. Tidak ada lagi perdebatan sehingga bisa menghambat pemekaran,” urai Ali Mazi.
Rapat Koordinasi membahas persiapan pemekaran berlangsung sejak pukul 18.30-20.30 Wita. Beberapa yang hadir adalah Sekretaris Tim Percepatan Pemekaran Kepton dan beberapa sekda, diantaranya Sekda Wakatobi, Ilyas Abibu, Sekda Busel, La Siambo dan Sekda Buton, La Ode Zilfar S.
Penulis : Siti Marlina
Editor : La Ode Pandi Sartiman
