Pasarwajo, Inilahsultra.com – Beras rakyat miskin yang kini berganti menjadi bantuan pangan non tunai, program Kementerian Sosial dipersoalkan warga Desa Dongkala Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Pasalnya, beras tersebut diduga diperjualbelikan.
Salah seorang warga, Waode Ramu Sukarno Hatta mengatakan, selama ini bantuan yang diterima dalam bentuk beras. Jumlah setiap bulan sebanyak satu karung atau sekitar 10 kilogram. Namun saat ini berkurang tinggal beras 5 kilogram dan telur satu krak.
“Selama ini kita terima hanya bantuan beras satu karung tapi sekarang hanya lima kilogram dan telur satu krak,” ujarnya.
Kata dia, bantuan tersebut dulunya berupa beras saja. Namun sekarang diuangkan sebesar Rp 110 ribu untuk membeli beras dan telur satu rak.
“Uang beras sekarang masuk di rekening mulai bulan ini sebesar Rp 110 ribu tapi yang kami dapat beras 5 kilogram dan satu krak telur,” ungkapnya.
Sebaiknya, lanjut dia, uang tunai diberikan kepada warga, sehingga bisa belanja sendiri di pasar, bukan dibelanjakan oleh Dinas Sosial.
Sementara itu, Supiati Siombolina mengatakan, selama ini bantuan beras dibagikan pemerintah desa. Setiap bulan dia mendapatkan jatah satu karung. Namun saat ini dirinya tidak lagi mendapatkan bantuan.
Pada bulan lalu, ungkap Supiati, dia mendapatkan bantuan satu karung beras atau seberat 10 kilogram. Namun semenjak dana bantuan beras melalui rekening malah tidak diberikan.
“Saya itu punya kartu, kenapa tidak dapat bantuan,” herannya.
Atas dasar itu, Supiati mengakui tidak dapat menerima sehingga akan melaporkan ke polisi untuk ditindaklanjuti.
Kepala Dinas Sosial Buton Asnawi mengatakan, saat ini bantuan beras miskin (Raskin) ataupun beras sejahtera (Rastra) sudah tidak ada. Sehingga diganti dengan bantuan pangan non tunai berupa beras dan telur.
Bantuan tersebut, lanjut dia, dalam bentuk uang yang ditransfer langsung ke rekening BRI setiap bulan Rp 110 ribu. Kemudian BRI bekerja sama dengan pondok untuk melakukan pembelian berupa beras dan telur yang sesuai dengan harga di pasaran.
“Bantuannya dikirim dari pusat ke rekening bank yang di tunjuk dalam hal ini BRI dan langsung ditukar dengan bahan pangan beras dan telur,”ujar dia.
Menurut dia, kartu penerima bantuan dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, bukan Dinas Sosial.
“Mereka mengambil beras dan telur di agen warung yang dikerjasamakan, tapi beras tetap dari Bulog dengan harga Rp 9.450 perkilogram, harga tidak boleh tinggi dari harga pasar,” paparnya.
Saat ini, lanjut dia, BRI masih membagikan kartu penerima bantuan. Sebagian diantaranya masih ada yang belum tersalur.
Di Kabupaten Buton, penerima bantuan mencapai 5000 lebih. Sedangkan yang belum tersalur sebanyak 400 kartu lagi.
“Hampir semua kecamatan di Buton sudah dibagikan kartunya,” terangnya.
Sebenarnya, kata dia, dari Kementerian Sosiak terdata ada 16 ribu KK miskin di Buton. Namun hanya 5000 yang mendapatkan bantuan. Sisanya masuk dalam daftar antrian yang bisa mengganti jika ada yang pindah dan meninggal dunia.
Kepala Desa (Kades) Dongkala Laode Mukmin mengatakan, untuk bulan ini bantuan beras bukan menjadi urusan pemerintau desa. Semua langsung di serahkan ke Kementerian Sosial.
Didesa Dongkala sendiri, lanjut dia, masih ada 50 KK miskin yang mendapatkan bantuan jumlah itu menurun seiring dengan perkembangan masyarakat .”Kami memnag siapkan data tapi yang tentukan dapat atau tidaknya bukan desa lagi,” katanya.
Reporter: Wa Ode Yeni Wahdania
