Buranga, Inilahsultra.com – Bupati Buton La Bakry membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kabupaten Buton tahun 2020 di Aula Kantor Bupati Buton, Kompleks Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton, Pasarwajo, Rabu 18 Maret 2020.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Buton Hariasi Salad bersama Anggota DPRD Buton, Forkopimda, Rektor Universitas Muhammadyah Buton (UMB) serta seluruh Organisai Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemkab Buton.
La Bakry mengatakan, Musrembang yang dilaksanakan itu mempunyai arti penting dalam rangkaian penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten Buton, terkhusus rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2021.
Menurut Ketua DPD Partai Golkar Buton ini, RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai undang-undang, RKPD merupakan penjabaran dari Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi, dan prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun.
Dia berharap, Musrembang dapat mewujudkan rencana Presiden RI pada tahun 2045 Indonesia menjadi negara maju.
“Ini tanggung jawab kita bagaimana meletakkan fondasi untuk mempersiapkan masyarakat Buton. Yang dirapatkan hari ini untuk persiapan 25 tahun ke depan menuju 100 tahun Indonesia merdeka. Program 2020 kita fokus mempersiapkan infrastruktur dan sektor rill,” katanya.
Mantan Wakil Bupati Buton ini mengungkapkan, OPD meletakkan pondasi tersebut walaupun dari sisi angka Buton memang tidak menggembirakan karena anggaran rendah. Apalagi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Buton hanya mencapai Rp 20 miliar pertahun.
Makanya, lanjut La Bakry, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) aspal menjadi salah satu solusi meningkatkan PAD.
Dia menuturkan, dengan kekuatan anggaran daerah saat ini mencapai Rp 1 Triliun, pemerintah akan berusaha membiayai pembangunan secara proporsional dan bertahap. Sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu meningkatkan kinerja.
La Bakry berpesan, pengelolaan dana desa dan dana kelurahan harus dikelola sesuai prosedur dan peraturan perundangan. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah yang bersentuhan dengan hukum.
Mewakili Kepala Bappeda Provinsi Sultra, Plh. Kabid Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda Zainal Arifin HZ mengatakan, Musrembang wajib dilaksanakan. Proyek yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan melibatkan kementerian, ada 10 destinasi pariwisata prioritas Wakatobi, Ibukota Negara, dan stunting.
“Di Sultra ada enam yang menjadi lokus stunting ini harus jadi perhatian serius bagi daerah, anggaran untuk penanganan stunting disamping APBD juga APBN. Mudah-mudahan angka stunting diturunkan sehingga generasi akan datang kualitasnya lebih baik,” katanya.
Rencana Pembangunan Nasional (RPN) 2024 Baru ditetapkan subtansinya. Sesuai visi dan misi Presiden Jokowi dan Ma’ruf Amin, RPN fokus pada pembangunan SDM, pembangunan infratruktur, penyederhanaan regulasi, penyerdeharaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.
Sedangkan, tujuh prioritas nasional yakni, ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, SDM berkualitas, revolusi mental, pembangunan kebudayaan, infrastruktur ekonomi dan pelayaanan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan stabilitas politik hukum keamanan, serta transformasi pelayanan publik.
Dia menambahkan, tema RKPD 2021 Sultra yakni peningkatan infrastruktur dasar melalui peningkatan kulaitas hidup masyarakat, penyediaan infrastruktur kesehatan khsususnya RS Jantung dan penyediaan SDM.
Sesuai rencana, Musrembang provinsi akan digelar pada 31 Maret 2020 di Kendari. Rencananya kegiatan tersebut akan dihadiri Kepala Bappenas dan Mendagri, Tito Karnavian.
Pada kesempatan yang sama Ketua DPRD Kabupaten Buton Hariasi menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD salah satunya pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Aspal Buton.
“Sudah seharusnya Aspal Buton menjadi salah satu prioritas Pemkab Buton dalam meningkatkan PAD demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Politikus Golkar ini.
Reporter: LM Arianto
