Kendari, Inilahsultra.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi, menghadiri Rapat kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Tema “Menyongsong Pemerintah Baru Pasca Pilpres Tahun 2024 di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur”, Kamis 23 Februari 2023.
Hadir secara Langsung Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Wakil Gubernur, para Sekda, Forkopimda se-Indonesia dan para Pengurus APPSI
Turut hadir Sekretaris Daerah Sultra Asrun Lio, Asisten I Administrasi Pemerintah dan Kesra Suharno, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kepala Biro Umum dan Kadis Kominfo Sultra diwakili Kabid Persandian
Laporan Ketua Umum APPSI Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, atas nama Gubernur Seluruh Indonesia sekaligus masyarakat Kaltim menyampaikan selamat datang di kawasan Ibu Kota Negara
Rakernas APPSI, kata dia, banyak membahas persoalan kerjasama dan tugas dalam hal pembangunan seluruh provinsi di indonesia, termasuk tanggungjawab dan tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan sebagai kepala daerah.
Dalam arahannya, Presiden RI Joko Widodo mengingatkan kembali bahwa PPKM telah dicabut diakhir tahun 2022 lalu. Sehingga setelah pencabutan tersebut tingkat konsumsi dan belanja masyarakat diharapkan bisa kembali begairah dan mengalami kenaikan sehingga akan memunculkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik
Menurut Jokowi, kewajiban gubernur adalah menjaga agar komsumsi rumah tangga tetap terjaga dan meningkat.
Pada tahun 2022 lalu, komsumsi masyarakat dan komsumsi rumah tangga berada pada angka 4,93 persen. Sehingga pada tahun 2024 nanti bisa berada diangka 5,4 persen. Jika ini terjadi maka pertumbuhan ekonomi akan ikut naik
“Even Seni dan Olahraga diperkiraan tahun 2023 ada kurang lebih 3000-an. Ini bagus untuk ekonomi kita. Saya menitip ke Kapolri dan sekarang saya ketemu Gubernur, Wakil gubernur dan Sekda untuk izin-izin masalah ini jangan di hambat karena menyangkut belanja masyarakat yang tadi ditahan Rp 690 Triliun biar itu keluar dibelanjakan untuk nonton konser, nonton sepakbola dia akan spending masyarakatnya itu entah mau belanja diwarung, makan diwarung, makan di PKL, belanja kaos atau even olahraga,” ucap Jokowi di acara APPSI.
Jokowi mengungkapkan masalah yang sering terjadi selama ini adalah izin kepada Even Organizer (EO) sangat kurang. Selain itu, izin yang dikeluarkan sangat lamban.
“Poblemnya dua hari sebelum hari pelaksanaan izin baru keluar, tiga hari sebelum hari H izin baru keluar, saya perintahkan kapolri izin sebulan sebelumnya sudah harus keluar,” perintah Jokowi.
Berkaitan dengan hilirisasi didaerah, lanjut Jokowi, sering disampaikan hilirisasi tambang minerba. Padahal, hilirisasi ada juga dipertanian.
“Jangan berpikir ada hilirisasi hanya di nikel, tembaga, di perikanan, pertanian dan perkebunan memiliki potensi yang besar juga dan semua daerah memiliki ini semuannya,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Jokowi juga menyentil komoditas perikanan yang tidak memiliki nilai tambah saat akan dijual.
“Kalau kita naikan sedikit jadi tepung ikan nilai tambah bisa 2 kali atau 3 kali dan permintaan dunia akan tepung ikan ini sangat besar sekali. Sehingga namanya nelayan, UMKM, koperasi, Industri kecil didorong untuk melakukan itu dan produk-produk lain yang sangat banyak ragamnya di daerah-daerah,” sentilnya.
Berkaitan dengan pangan, kata Jokowi, Indonesia tidak terlalu merasakan dampak kelangkaan pangan seperti Negara lain. Utamanya seperti gandum.
“Kelaparan sudah banyak terjadi terutama di negara-negara afrika, ditempat kita (Indonesia) norma-normal saja, tapi hati-hati tolong dipantau dan dijaga betul terutama produksi beras kita harus cukup didaerah masing-masing,” imbau Jokowi. (Adv)
