Buranga, Inilahsultra.com – Polemik pelantikan kepala sekolah diduga tanpa Persetujuan Teknik (Pertek) di Kabupaten Buton Utara (Butur) mendapat sorotan dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Afif Darvin.
Pasalnya, keputusan pelantikan kepala sekolah yang tidak sesuai prosedur telah merugikan guru, khususnya mereka yang dinonjob dan kehilangan hak sertifikasi.
“Mereka ini mantan kepala sekolah yang dinonjob. Sementara kepala sekolah yang dilantik itu tidak sesuai prosedur sehingga tidak terupdate di sistem. Akibatnya dinyatakan tidak definitif oleh Kemendiknas,” kata Bendahara DPC PDIP Butur tersebut saat dikonfirmasi via telepon selularnya, Selasa 24 Februari 2026.
Menurut mantan Wakil Ketua DPRD Butur ini, status kepala sekolah yang tidak definitif berdampak langsung pada hak sertifikasi mereka.
“Kalau (Kapala sekolah) definitif, tanpa mengajar pun tetap dapat sertifikasi. Tapi karena yang dilantik ini hanya Plt, statusnya masih guru biasa. Ini yang membuat hak-hak guru terganggu,” tegasnya.
Afif menilai, kekacauan administrasi tersebut seharusnya tidak terjadi jika prosedur dijalankan sesuai aturan. Makanya, dia meminta agar pejabat yang menandatangani SK pengangkatan para kepala sekolah segera mengevaluasi dan meluruskan persoalan tersebut.
“Bupati atau siapa pun yang bertanda tangan di SK itu harus segera mengikuti aturan. Jangan korbankan guru-guru di Butur,” pintanya.
Afif bahkan menyinggung kondisi daerah yang menurutnya sedang tidak baik-baik saja jika persoalan guru terus memicu kegaduhan.
“Kalau guru sudah ribut, berarti ada yang salah. Daerah ini tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan ini masih bisa diperbaiki sepanjang ada kemauan untuk kembali pada aturan. Apalagi, Kabupaten Butur saat ini dipimpin oleh seseorang berlatar belakang hukum dan dikenal sebagai pengacara kondang di Sulawesi Tenggara.
“Harusnya Butur berdiri di atas aturan. Jangan sampai yang diributkan justru masalah aturan. Itu berbanding terbalik dengan latar belakang pimpinan kita sebagai penegak hukum,” sindirnya.
Meski begitu, Afif menduga, persoalan tersebut bisa terjadi di luar sepengetahuan bupati dan merupakan kesalahan jajaran di bawahnya.
“Evaluasi semua pasukan di bawah. Supaya daerah ini bisa baik. Apalagi ini menyangkut guru. Saya tidak suka guru dizalimi, karena saya juga bagian dari keluarga guru,” tutupnya. (IS)
