Rapat koordinasi pemerintah provinsi Sultra.
Kendari, Inilahsultra.com – Dinas Perhubungan Provinsi Sultra dinyatakan sebagai satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang realisasi anggarannya paling rendah untuk tahun ini.
Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra H Isma, Selasa 12 Desember 2017 lalu.
Isma menyebut, penyerapan APBD Sultra secara keseluruhan sampai dengan 11 Desember mencapai 80,4 persen.
Dari 35 SKPD, ada lima yang memiliki realisasi anggaran tertinggi sampai 90 persen lebih. Adalah Balitbang, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengembangan Sumber Daya Manusia, DPRD dan Sekretariat DPRD.
“Ada juga masih sekitar lima SKPD terendah, Dishub baru capai 57 persen,” ungkap Isma.
Secara keseluruhan lanjut Isma, APBD itu digunakan untuk gaji, belanja langsung dan tidak langsung.
Khusus belanja langsung, realisasinya sudah 77,45 persen.
“Sudah 15 skpd dari 35 SKPD sudah belanja sampai 90 persen,” katanya.
Pencairan anggaran di provinsi khusus untuk ganti uang sudah berakhir 8 Desember. Sekarang posisi pencairan belanja langsung yang berakhir 22 Desember.
“Diharapkan kepada seluruh SKPD berkisar pada kisaran 50 persen untuk segera menuntaskan realisasinya,” imbaunya.
Diharapkan SKPD maksimalkan untuk bisa mencapai penyerapan anggaran seperti tahun lalu yang mencapai 96 persen.
“Biasanya, posisi saat ini baru 70 persen. Pada akhir Desember bisa mencapai lebih dari 96 persen,” katanya.
Sedangkan untuk Kabupaten atau kota, berdasarkan laporan yang masuk pada triwulan tiga, daerah yang paling tinggi realisasi anggarannya adalah Konut.
“Yang paling rendah adalah Buton Selatan. Baru 52,61 persen untuk posisi September,” pungkasnya.
Penulis : La Ode Pandi Sartiman
