Kendari, Inilahsultra.com – Proses pengusulan Sekretaris Daerah (Sekda) nyaris sebulan lebih mandek di meja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra. Sejak Pansel menelorkan tiga nama yang layak mengisi kursi Sekda Sultra 18 Februari lalu, hingga jelang berakhirnya jabatan Pj Sekda Sultra, mekanisme pengajuan jenderal ASN tak kunjung bergulir ke Presiden RI.
Dikonfirmasi media, Kepala BKD Sultra, La Ode Mustari berdalih masalah anggaran menjadi penyebab terhentinya proses pengusulan Sekda Sultra.
Terkait urusan dana yang membelit proses pengajuan nama Sekda Sultra, Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas menolak berkomentar panjang. Termasuk soal ribut suap menyuap kursi sekda, mantan Bupati Konawe dua periode itu enggan campur suara.
“Tanya Pak Gubernur itu. Saya tidak komentar soal itu. Saya kurang tahu itu” singkat Lukman diwawancarai di sela agenda Rakerda Kemenkes dihadiri Menteri Kesehatan RI, Nila Moeloek, Jumat 29 Maret 2019.
Apakah ada rekomendasi khusus untuk mempercepat proses pelantikan Sekda, Lukman mengatakan hal itu menjadi kewenangan Gubernur Sultra.
Lukman sendiri tak begitu mempermasalahkan mulurnya agenda pelantikan sekda. Kata dia, jika hingga April mendatang SK sekda definitif tak kunjung terbit, Pemprov Sultra tinggal mengambil kebijakan baru. Yakni menunjuk Pj Sekda menggantikan posisi Sarifuddin Safaa yang masa jabatannya tak bisa lagi diperpanjang.
“Sampai dua kali perpanjangan saja. April ini berakhir. Berarti tinggal tunjuk Pj Sekda baru,” tukas Ketua KONI Sultra itu.
Lebih jauh, Lukman menilik masalah anggaran diutarakan BKD Sultra semestinya sudah klir sejak awal. Besaran uang yang telah digelontorkan Pemprov Sultra membiayai seluruh tahapan pengusulan sekda pelantikan menurutnya sudah sangat memadai.
Setali tiga uang, Kepala BPKAD Sultra, Hj Isma juga enggan berspekulasi menyusul keluhan anggaran disuarakan BKD Sultra.
Pada awak Inilahsultra.com, Rabu 27 Maret, Isma menyebut Pemprov Sultra sudah mengalokasikan Rp 460 juta lebih untuk mendanai seluruh tahapan penyelenggaraan seleksi sekda hingga sekda defenitif dilantik.
Anggaran itu mencakup biaya ATK dan perjalanan dinas. Sebelum diketukpalu, plafon anggaran tersebut sudah diperhitungkan matang.
Pemprov Sultra, lanjut Isma mengambil kiblat Sulawesi Tengah ketika memplot anggaran seleksi sekda.
“Saya tidak bisa komentari itu. Saya tidak tahu frekuensi perjalanan dinasnya bagaimana. Penganggaran sesuai studi banding kita di Sulawesi Tengah. Sehingga ditaruh begitu,” urai Isma panjang lebar.
Penulis : Siti Marlina
Editor : La Ode Pandi Sartiman
