BURANGA/inilahsultra.com- DPRD Butur mulai berang atas kebijakan yang diambil Bupati Butur Abu Hasan. Berbagai kebijakan yang diambil dianggap kerap kali bertabrakan dengan aturan.
Diantaranya, pengangkatan sejumlah pejabat eselon II, III, dan IV serta nonjob terhadap sejumlah pejabat. Bukan hanya itu, proses lelang jabatan yang dilakukan beberapa waktu lalu juga dianggap beraroma pungutan liar (pungli).
Saat ini, sejumlah pejabat telah diperiksa penyidik Polda Sultra terkait dugaan pungli dalam proses lelang jabatan itu.
Dalam rapat yang digelar, Jumat (3/3/2017), DPRD Butur sepakat membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut persoalan itu.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Butur Rukman Basri Zakariah, Wakil Ketua Sujono dan Abdul Salam Sahadia itu, sepakat akan membentuk dua Pansus sekaligus. Yakni, Pansus mengenai kebijakan bupati dalam melakukan non job kepada sejumlah pejabat dan Pansus terkait dugaan Pungli.
Sementara itu, upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi inilahsultra.com belum berhasil dilakukan. Bupati Butur Abu Hasan ketika dihubungi via celulernya tak bisa tersambung. (R)
