Danrem 143/HO Kendari Kolonel Inf Andi Perdana Kahar SH saat memberikan sambutan di KPU Sultra, Selasa 26 September 2017.
Kendari, Inilahsultra.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara beserta jajarannya diingatkan untuk netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra 2018 mendatang.
Peringatan netralitas penyelenggara ini disampaikan oleh Komandan Resor Militer (Danrem) 143 Haluoleo Kendari Kolonel Inf Andi Perdana Kahar SH dalam acara penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) di KPU Sultra, Selasa 26 September 2017.
Menurut dia, netralitas penyelenggara adalah harga mati. Jika ada penyelenggara yang berpihak, maka kerugiannya bukan hanya pemungutan suara ulang (PSU) melainkan juga konflik horisontal di masyarakat.
“Kerugiannya bukan hanya PSU bisa bentrok dan bisa bunuh-bunuhan. Kita ingin ke depan lebih baik dari kemarin. Kelengahan yang kecil jangan terjadi. Karena cost demokrasi sangat tinggi,” jelasnya.
TNI, lanjut dia, akan terus melakukan pemantauan dan pengamanan dalam pilkada. Pihaknya tidak ingin ada konflik yang terjadi karena pesta demokrasi ini.
“Termasuk perlindungan kepada masyarakat. Satu nyawa masyarakat begitu berharga. Ini masukan kepada penyelenggara. Evaluasi yang lalu. Yang penting bahwa, kegagalan bisa terjadi karena hal yang kecil. Saran saya, perkuat bintek penyelenggara. Kita tidak inginkan kegagalan terjadi karena tidak ada petugas penyelenggara. Siapa pun tidak boleh berikan ancaman,” tuturnya.
Sementara itu, Plt Gubernur Sultra HM Saleh Lasata mengaku, tahapan pilkada akan dimulai Oktober nanti. Dia berharap, semua pihak harus mengambil bagian agar Pilgub bisa berjalan dengan sukses dan aman.
“Pilgub suatu proses menentukan pemimpin daerah, bukan segala-galanya. Melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Pemimpin yang melakukan pembangunan dan bisa berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Kita harus terus tingkatkan koordinasi sesama komponen,” paparnya.
Dia meminta agar seluruh komponen untuk bersama-sama menyadarkan masyarakat bahwa pilkada adalah hak mereka sekaligus kewajiban melaksanakan haknya secara bertanggung jawab.
“Menjaga etika dan pelaksanaan undang-undang dan peraturan di bawahnya. Harapan saya, pilgub berlangsung sukses dan aman. Koordinasi bukan hanya saat teken MoU, tapi hingga pemilihan nanti,” pungkasnya.
Penulis: La Ode Pandi Sartiman
Editor : Jumaddin Arif
